Tanah Datar - Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Thamrin dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sofyan AZ melakukan koordinasi terkait pengajuan proposal bantuan dana siap pakai untuk pemulihan pascabanjir dan longsor di Malalo ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kunjungan koordinasi Wabup Zuldafri dan jajaran disambut langsung oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (11/3).
Wabup Zuldafri Darma mengungkapkan, koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Bupati Tanah Datar Nomor: 360/40/BPBD-2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Permohonan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Bencana pada masa Transisi Darurat Banjir dan Longsor di Kabupaten Tanah Datar.
"Koordinasi ini didasari atas musibah banjir dan longsor di Kecamatan Batipuh Selatan beberapa waktu lalu, dimana untuk memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya kerusakan lebih luas lagi perlu dilakukan berbagai langkah antisipasi yang membutuhkan biaya yang cukup besar, karena itulah kita mencoba untuk memperoleh dana DSP dari BNPB," kata wabup.
Selain itu, Wabup Zuldafri juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan dan diterima untuk korban bencana alam di Tanah Datar.
"Atas nama Pemkab Tanah Datar, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan tahun 2019 lalu, yakni untuk bencana di Puncak Pato sebesar Rp8 miliar lebih dan kendaraan tangki pengangkut air bersih senilai Rp450 juta yang rencananya besok akan dibawa menuju Tanah Datar, dan tentu kami juga berharap DSP bisa juga terealisasi," harapnya.
Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat Dody Ruswandi mengatakan, proposal DSP yang disampaikan Pemerintah Tanah Datar tentu akan dikaji dan dipelajari dahulu.
"Memang kita tahu beberapa titik di Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar yang berada di pinggir Danau Singkarak dan di kaki bukit punya potensi bencana," ujarnya.
Namun, tambah Dody, tentunya pemerintah setempat melalui BPBD diharapkan waspada dan selalu siap siaga.
"Pemerintah tentunya diharapkan selalu siaga, terutama saat memasuki musim hujan karena potensi bencana banjir dan longsor selalu mengancam. Berikan juga edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang langkah awal yang hendaknya dilakukan ketika bencana terjadi," kata Dody Ruswandi.
Sementara itu, Kalaksa Thamrin menyampaikan, pelaksanaan koordinasi ini sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka memperoleh dukungan dana DSP transisi darurat pemulihan bencana banjir dan longsor di Batipuh Selatan.
"Kerusakan diakibatkan bencana banjir dan tanah longsor berdampak cukup luas, penanganannya harus dilanjutkan dalam masa transisi darurat ke pemulihan, namun karena keterbatasan anggaran daerah untuk pemulihan bencana, kita berusaha untuk memperoleh bantuan pemerintah pusat melalui DSP ini," sampainya.
Karena itu, tambah Thamrin, diharapkan dengan kehadiran pimpinan daerah seperti Wabup Tanah Datar, mampu memberikan efek dan penilaian positif pemerintah pusat sehingga bantuan bisa terealisasi.
"Masyarakat kita, khususnya di Malalo sangat berharap bantuan ini bisa terealisasi oleh pemerintah pusat. Tentunya mohon doa dan dukungan kita semua," tukasnya.
