Tomohon - Wali Kota Tomohon yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah O. D. S. Mandagi menghadiri dan membuka kegiatan Penataan Organisasi Sub Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di lingkungan Pemkot Tomohon, di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (30/6).
Hadir sebagai narasumber unsur BKN Regional XI Manado Zuzana Damopoli sebagai Analis Kepegawaian.
Wali Kota Tomohon, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum mengatakan, dirinya menyambut baik kegiatan ini, yang diharapkan berperan besar dalam pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Tomohon dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan dimana lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan adalah pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM pekerja keras, yang dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama," ujarnya.
Caroll mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin tinggi, namun profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud, salah satu penyebab utamanya adalah distribusi pegawai pada suatu unit kerja atau satuan kerja belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam artian belum didasarkan pada beban kerja yang ada, menumpuknya pegawai di satu unit kerja dan kurangnya SDM di unit yang lain.
"Untuk itu salah satu langkah awal yang penting dalam melakukan reformasi birokrasi adalah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang harus dikelola dengan baik agar visi, misi dan tujuan serta sasaran dapat tercapai, serta optimalisasi pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia dengan alokasi beban kerja dan jabatan dapat memotivasi kerja pegawai, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan kinerja PNS serta efisiensi belanja pegawai yang telah ada, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan PNS," jelasnya.
Dirinya menambahkan, pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pedoman yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan program analisis jabatan pada masing-masing unit kerja, sehingga diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.
Penyelenggaraan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, tambahnya, bertujuan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan atau unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, profesional dan rasional.
"Pelaksanaan kegiatan ini bukan sekedar memfasilitasi karena adanya aturan, tetapi kedepan diharapkan para analis mandiri organisasi perangkat daerah dapat membuat hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja (ABK) masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai sistematika pelaporan dengan menyertakan rekomendasi penataan keorganisasian baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, kediklatan maupun kepegawaiannya. sehingga mampu menyusun uraian jabatan yang meliputi penyusunan uraian tugas, analisis beban kerja, syarat jabatan dan perumusan jabatan," jelasnya.
Hadir juga pada kegiatan ini Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon Royke Tangkawarouw, para kepala perangkat daerah, kasubag yang membidangi kepegawaian dan perencanaan di lingkungan setda dan perangkat daerah, dan para sekretaris kelurahan.
