Bupati Demak: Penyerapan Anggaran Tolak Ukur Kegiatan Pembangunan

Demak - Salah satu indikator terlaksananya kegiatan adalah penyerapan anggaran. Hal ini sangat penting mengingat laporan realisasi penyerapan anggaran menjadi tolak ukur dari pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Hal itu dikatakan Bupati Demak Eisti’anah di hadapan para kepala OPD dan camat dalam Evaluasi Kegiatan APBD Triwulan II Tahun 2021, Kamis (5/8).

Bupati Eisti menyampaikan, kondisi pandemi COVID-19 jangan dijadikan alasan tidak bekerja secara maksimal.

“Pandemi COVID-19 bukan alasan, ini harus menjadi perhatian bersama mengingat setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan seharusnya memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat," ujar bupati.

“Lakukan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan dan seluruh kegiatan di lingkup perangkat daerah masing-masing. Sajikan laporan tepat waktu dengan kualitas hasil yang memuaskan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Demak Singgih Setyono menegaskan, jika ada masalah terkait kegiatan diupayakan untuk melakukan rembuk bersama agar permasalahan dapat dipecahkan. Selain itu pihaknya juga meminta untuk melakukan review dan reschedule target kegiatan yang akan dilaksanakan lima bulan ke depan.

Dalam setiap kegiatan, lanjutnya, diupayakan selalu ada pendampingan, sebisa mungkin tidak boleh dilepas baik selevel kabid dan kasi karena pertanggungjawabannya di kepala OPD.

Lebih lanjut Singgih berharap dengan adanya rakor evaluasi ini akan menghasilkan percepatan pelaksanaan program kegiatan di semua perangkat daerah, sehingga hasilnya bisa segera dinikmati oleh masyarakat.

Hasil rakor evaluasi ini diantarannya yaitu diperlukan proses penyelarasan regulasi terkait perencanaan kebutuhan barang /jasa dengan penatausahaan belanja, solusi yang dilakukan yakni percepatan penyelarasan regulasi. Pelimpahan kewenangan PBJ kepada UKPBJ yang memiliki keterbatasan kapasitas sehingga terdapat pelaksanaan PBJ masih dilaksanakan pada tingkat OPD, solusi yang dilakukan yakni ada refreshing diawal tahun anggaran, OPD membuat target penyelesaian serta bagian PBJ melaksanakan pembinaan percepatan pengadaaan langsung.