Kubu Raya - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terus berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Pemda untuk melakukan pembinaan terhadap SDM ASN melalui program Corporate University.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menilai, secara faktual di lapangan bawa ASN ini butuh pembinaan terus-menerus karena perkembangan situasi dan tuntutan dari eksternal serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi.
"Untuk itu, Pemda Kubu Raya berkomitmen untuk terus meningkatkan SDM ASN agar bisa memaksimalkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan menjalankan program pemeirntahan," kata Yusran Anizam di sela Bimbingan Teknik Pembangunan SDM Unggul melalui Corporate University di hotel Dangau Kubu Raya, Senin (22/11) pagi.
Dia mengatakan, sesuai dengan kemudian dari aturan kebijakan di pusat ya PP 11 2017 tentang manajemen ASN, mengamanatkan bahwa setiap ASN itu berhak untuk mendapatkan pembinaan minimal 20 jam per-tahun.
"Jadi itu hak ASN yang harus dipenuhi, salah satunya dengan memberikan kegiatan bimtek dan sebagainya. Namun, di lain pihak kita menyadari keterbatasan kemampuan, baik dari sisi waktu dan anggaran, di mana kita harus melakukan pembinaan terhadap lebih dari 9000 orang, sehingga anggaran yang ada tentu tidak mencukupi untuk melakukan pembinaan semuanya," tuturnya.
Untuk itu, Pemkab Kubu Raya menerapkan model Corporate University dalam pembinaan dan bimtek terhadap ASN.
Menurutnya, dengan model Corporate University Pemkab Kubu Raya bisa melakukan Bimtek di tempat kerja ANS, sehingga ASN bisa tetap mendapatkan pembekalan tanpa meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka bisa bisa meningkatkan kompetensi kapasitasnya.
"Ini tentu sangat efektif dan efisien sekali. Terlebih dengan model ini, kita tinggal mengundang narasumber atau pihak yang ahli yang bisa disesuaikan tergantung kebutuhan SKPD. Bahkan, kita juga bisa menggunakan narasumber antar SKPD, sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Yusran mencontohkan, jika ASN memerlukan bimtek terkait pengelolaan keuangan, Kubu Raya bisa menggunakan narasumber dari internal DPKAD, atau juga beberapa pakar ekonomi dari perguruan tinggi.
"Dengan model ini, tentu kita bisa menghemat anggaran dan waktu dan yang penting, kewajiban kita akan meningkatkan kapasistas ASN bisa terpenuhi," pungkas Yusran.
