Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) setempat meluncurkan Program Satu Perangkat Daerah, Satu Kelurahan Dampingan yang berlangsung di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (22/12).
Launching program tersebut dilakukan secara simbolis oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan, Soesilo, Asisten Administrasi Umum Setda Agust Marhaendayana dan Plt Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali.
Usai meluncurkan program tersebut, Walikota yang akrab disapa Aaf tersebut mengapresiasi atas diluncurkannya Program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan yang diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Menurutnya, program tersebut sudah masuk dalam SK Gubernur Jawa Tengah.
"Acara pagi hari ini Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan untuk menurunkan angka kemiskinan di masyarakat karena ini sudah ada SK Gubernur Jawa Tengah tentang bagaimana program ini harus bisa berjalan maksimal," tutur Aaf.
Aaf menyebutkan, angka kemiskinan di Kota Pekalongan saat ini sudah masuk kategori zona hijau, kendati demikian di tengah masyarakat masih banyak ditemui rumah kumuh dan belum mendapatkan rumah layak anak yang masih perlu pendampingan. Pihaknya berharap, program ini tidak hanya sekedar seremonial saja namun ada tindaklanjut berupa pendampingan dan pengawasan di masing-masing kelurahan.
"Terutama pada saat adanya dampak pandemi seperti sekarang ini yang menyebabkan angka kemiskinan bertambah sekitar 1.5 persen. Sehingga, harapannya di tahun 2022, program pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan efektif, tidak hanya sekedar sosialisasi dan launching saja yang diharapkan, tetapi ke depannya betul-betul bisa dijalankan secara maksimal dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Pekalongan," tegas Aaf.
Sementara itu, Plt Bappeda Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini menjelaskan bahwa, program Satu Perangkat Daerah Satu Kelurahan Dampingan ini merupakan replikasi dari Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Satu OPD Provinsi mendampingi Satu Desa di wilayah-wilayah Kabupaten/Kota yang angka kemiskinannya masih tinggi. Dengan program tersebut terbukti bisa menurunkan angka kemiskinan dengan lebih cepat (semakin membaik).
"Sehingga Pak Gubernur menginstruksikan kepada para Walikota dan Bupati di Jawa Tengah untuk bisa mereplikasi program tersebut," ucap Anita.
Anita memaparkan, angka kemiskinan di Kota Pekalongan sudah masuk zona hijau dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Dimana, sebelum pandemi berada di angka 6,6 persen dan saat pandemi meningkat menjadi 7,17 persen. Namun, dalam isu kemiskinan menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tujuan dalam Sustainable Development Goals (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
"Setidaknya dalam program ini, angka kemiskinan di Kota Pekalongan bisa semakin dipercepat penurunannya melalui pendampingan yang melibatkan seluruh kelurahan dan OPD terkait. Pendampingan dimulai dari permasalahan dan potensi-potensi di masing-masing kelurahan, kemudian dari situ nanti bisa dipetakan program-programnya baik untuk Jangka Pendek, Menengah maupun Jangka Panjang," tandas Anita.
