Hadapi Omicron, Ini Arahan Presiden untuk Kepala Daerah, TNI, dan Polri

Ambon – Percepatan vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan menjadi kunci dalam menghadapi gelombang varian Omicron yang saat ini melanda Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam arahan pada rapat koordinasi Pengarahan Kepada Kepala Daerah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta TNI/Polri, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (7/2/), menjelaskan bahwa 69 persen kasus meninggal karena Omicron adalah mereka yang belum menerima suntikan vaksinasi lengkap.

“Artinya vaksin menjadi kunci menekan angka kematian Omicorn, oleh sebab itu percepatan vaksinasi sangat menentukan. Ini agar Bupati, Wali Kota, serta Gubernur dapat melihat kabupaten/kota mana yang capaian vaksinasi masih dibawah 70 persen,” ungkapnya.

Dalam upaya percepatan itu, Jokowi memerintahkan panglima TNI, Kapolri bersama seluruh jajaran di tingkat daeah untuk mempercepat vaksinasi dosis kedua terutama bagi Lansia.

“Vaksinasi untuk Lansia dipercepat karena kunci penanganan Omicron ini ada dua; vaksinasi dipercepat, kemudian meningkatkan kembali protokol kesehatan utamanya masker harus digalakkan lagi,” terangnya.

Berkaca dari negara – negara lain, dirinya meminta agar manajemen penanggulangan omicron harus lebih baik dari penananganan COVID varian delta pada tahun 2020 dan 2021 lalu.

Namun tidak seperti varian Delta, untuk Omicron, Ia bersyukur tingkat rawat inap masih rendah, penggunaan ICU serta tingkat kematian juga rendah.

“Kalau kita lihat tren kasus Omicron di negara kita, sampai saat ini 93 persen kasus Omicron ada di Jawa dan Bali. Kita bersyukur tingkat rawatnya masih rendah, penggunaan ICU juga rendah, kematian juga rendah. Ini yang perlu kita syukuri dibandingkan varian Delta,” ujar Presiden.

Meski demikian Jokowi mewanti-wanti agar tiap daerah dapat mempersiapkan diri sebelum terjadi lonjakan kasus.

“Seperti varian Delta, 3-4 pekan baru keluar Jawa dan Bali, oleh sebab itu semua daerah harus siap. Manajemen detil harus disiapkan. Jangan sampai Omicron datang, rumah sakit belum siap, oksigen belum siap, obat- obatan isolasi terpusat belum siap. Daerah luar jawa & Bali harus mempersiapkan diri menghadapi gelombang Omicron yang akan masuk,” bebernya.

Dirinya menandaskan untuk menjaga agar kapasitas RS tidak penuh dalam lonjakan kasus, pasien yang ringan dan tanpa gejala, lebih prioritas masuk ke isolasi terpadu atau isolasi mandiri, sementara untuk RS hanya diperuntukan bagi yang bergejala sedang, berat, dan kritis.

“Manajemen ini harus kita siapkan jadi tidak semuanya masuk RS, karena RS tidak mampu menerima beban jika yang tanpa gejala ikut masuk,” kata Jokowi.

Semua RS juga diminta Presiden untuk  mengecek kembali persediaan oksigen dan  obat – obatan, serta segera menyampaikan ke Menteri Kesehatan apabila persediaan habis.

“Tidak usah terlalu panik, masyarakat diberikan penjelasan dengan ketenangan agar tenang, tetapi manajemen lapangan dikerjakan dengan sebaik- baiknya,” tandasnya.

Rapat Koordinasi Pengarahan Presiden untuk kepala Daerah, untuk kota Ambon diikuti oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Agus Ririmasse, mewakili Wali Kota Ambon, serta didampingi Kapolresta Pulau Ambon & PP Lease, Kombes Pol. Raja Arthur L. Simamora, dan Dandim 1504 Pulau Ambon, Kol. Inf. D.C Soumokil dari Balai Kota.