Kantor ATR/BPN Peta Zona Nilai Tanah 2021 kepada Pemkot Padang Sidempuan

Padang Sidempuan - Kantor ATR BPN Padang Sidempuan menyerahkan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Kota Padang Sidempuan pembuatan tahun 2021 di ruang kerja walikota, Kamis (24/2).

Penyerahan peta ZNT sebagai bentuk inovasi pelayanan publik untuk memetakan peta bidang secara lengkap.

"ZNT ini berisikan informasi termasuk penetapan zona nilai tanah. Dengan adanya ZNT ini tentu akan berdampak terhadap pendapatan pajak daerah karena di dalamnya jelas terdata nilai pasaran tanah di masing-masing kawasan," kata Wako Irsan.

Dengan adanya peta ZNT ini, ujatnya, setidaknya nilai riil sesuai zona peruntukannya dapat dilihat, misalnya kawasan perdagangan, pemukiman dan sebagainya.

Irsan mengatakan, peta ZNT ini juga memudahkan Pemkot Padang Sidempuan untuk pembebasan lahan. Karena, peta ZNT dilengkapi dengan data-data kepemilikan serta lokasi maupun luasnya.

Wako Irsan berharap dengan diserahkannya ZNT Padang Sidempuan yang baru ini oleh ATR BPN, Dinas Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah Padang Sidempuan secepatnya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik.

Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) Kota Padang Sidempuan yang baru ini secara otomatis menganulir ZNT lama yang ditetapkan delapan tahun yang lalu.

Sementara itu, perwakilan ATR BPN Padang Sidempuan Faisal mengatakan, peta ZNT ini sebagai tindak lanjut peta tanah yang dibuat oleh pihaknya. ZNT ini sebagai bahan acuan bagi masyarakat untuk menilai tanah.

"Dengan adanya peta ZNT yang menampilkan fakta riil harga tanah, tentunya pemerintah daerah dan masyarakat akan merasakan manfaatnya. Pasalnya, peta ZNT ini berbasis nilai pasar," ungkap Faisal.

Ia mengatakan, Peta ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam bertransaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat. ZNT juga dapat digunakan sebagai alat memonitor nilai tanah dan referensi penetapan NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan.

Hadir mendamping walikota, Sekdakot Letnan Dalimunthe, Asisten Bidang Perekonomian Rahuddin Harahap, dan Sekretaris BPKAD Monalisa.