BPBD Batang Gelar Pelatihan Hitung Kerugian Pascabencana

Batang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA), untuk menghitung jumlah kerusakan dan kerugian yang dialami suatu daerah pascabencana.

Pelatihan tersebut diikuti sejumlah instansi terkait antara lain DPUPR, DPRKP, Dinsos, Dinkes serta beberapa relawan kebencanaan.

Kepala BPBD Batang Ulul Azmi mengatakan, setelah dilakukan penghitungan, dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk menangani korban bencana dan kerusakan infrastruktur.

“Kami menghitung berapa kerusakan dan apa saja kerugian yang diderita,” katanya, usai membuka Pelatihan JITU PASNA, di Gedung Pramuka, Kabupaten Batang, Selasa (21/6).

Selama tahun 2022 BPBD telah melakukan penghitungan daerah pasca-bencana yang perlu segera direkonstruksi.

“Di Desa Madugowongjati dan Tedunan terjadi longsor pada badan jalan dan jembatan rusak di Blado dan Pranten. Bencana yang terjadi didominasi banjir dan tanah longsor,” jelasnya.

Penghitungan segera dilakukan oleh tim teknis dari DPUPR dan BPBD. Bencana banjir rob yang terjadi beberapa waktu lalu, oleh BPBD sedang dilakukan penghitungan. Namun demikian dampak yang dirasakan tidak begitu besar.

“Banjir rob justru sangat terasa dampaknya bagi pelaku usaha tambak ikan bandeng dan nila,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, BPBD menyarankan agar memindah tambak ikan ke lokasi yang aman, karena diprediksi banjir rob akan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama.

Ia menambahkan, kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya sarana prasarana fisik saja, namun secara ekonomi dan psikologi korban pun menjadi konsentrasi utama BPBD dalam penanganan rehabilitasi pasca-bencana.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sudarsono mengatakan, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana tidak hanya tugas dari satu instansi terkait saja, tetapi multi sektor.

“Kita sangat membutuhkan kerja sama dari teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, untuk membantu dalam menentukan kebutuhan. Agar bantuan rehabilitasi maupun rekonstruksi tepat sasaran,” harapnya.

Ia juga mengharapkan, pasca-pelatihan ini seluruh petugas teknis dari OPD terkait dapat mengembangkan di lingkungan dinasnya.

“Masing-masing OPD kan punya program yang harus disesuaikan dengan kebutuhan penanganan pasca-bencana di suatu daerah. Jadi OPD supaya menunjuk sumber daya manusia yang berkompeten,” pungkasnya.