Demak- Pemerintah kabupaten Demak mengikuti Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 secara virtual yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di ruang Command Center, Kamis (3/4).

"Birokrasi ke depan adalah sederhana, kaya fungsi, menjadi birokrasi klas dunia, dengan proses bisnis sederhana dan profesional, gesit dalam melayani," kata wapres.

"Sedangkan Daerah yang belum selesai melakukan penyederhanaan agar segera menyelesaikannya sebelum Juni 2021 dengan cara hati-hati harus obyektif, akurat dan tidak boleh merugikan kesejahteraan dan karir ASN," lanjut Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, dalam laporannya menyampaikan, pihaknya telah memangkas 39 ribu jabatan aparatur sipil negara setingkat eselon III dan IV atau sekitar 90 persen hingga Februari 2021.

"Jabatan administrasi tersebut dialihkan ke jabatan fungsional sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi," ujarnya.

Tjahjo menjelaskan, hal ini tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan organisasi, yakni menyederhanakan birokrasi pemerintahan menjadi dua level dan mengoptimalkan peran jabatan fungsional.

"Hal ini bertujuan untuk memperpendek rangkaian hierarki pengambilan keputusan yang panjang dan menghambat proses pelayanan publik sehingga berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi. Termasuk upaya untuk membuat birokrasi menjadi gesit, dinamis, dan mudah menyesuaikan," ujarnya.

Terkait dengan pengadaan CASN tahun ini Tjahjo mengatakan, pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021.

"Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menyebutkan, formasi kebutuhan ASN tersebut terdiri atas satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan untuk pemerintah daerah sekitar 189 ribu kemudian kurang lebih 83 ribu untuk instansi pemerintah pusat.