Tanah Datar - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aliarman Sori melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa (10/3).
Kunjungan ini disambut Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekda Irwandi di ruang kerjanya didampingi Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Plt Kepala BKPSDM Elvi Sandri, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal dan Kabag Umum Suripto.
Sekda Irwandi menyampaikan ucapan selamat datang kepada senator asal Sumbar Aliarman Sori, dan berharap kunjungan reses ini bisa dijadikan momentum untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah ke pusat.
Pada kesempatan itu, Irwandi menyampaikan sekelumit kondisi PNS di Tanah Datar sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN.
"ASN Tanah Datar saat ini berjumlah 5.594 dengan rincian struktural 583 orang, 1.296 orang, guru 2.840 orang, pengawas/penilik/pamong 68 orang, tenaga kesehatan 729 orang dan fungsional lainnya 78 orang. Saat ini tidak sebanding PNS pensiun dan penerimaan PNS, data 2014-2019, PNS yang pensiun sebanyak 1.228 orang dan penerimaan PNS sebanyak 581 orang, kami berharap ada penambahan formasi," ujar Irwandi.
Irwandi mengatakan terkait seleksi tenaga K2 yang sudah dilakukan Februari tahun lalu, dirinya berharap bagi yang sudah dinyatakan lulus agar jelas pengangkatannya.
"Kondisinya pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak serius untuk menyelenggarakan seleksi tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sampai saat ini mereka masih meminta kejelasan pengangkatan," urainya.
Sementara itu, Aliarman Sori mengatakan kunjungan anggota DPD RI turun ke daerah-daerah sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Hasil pertemuan ini akan dibawa nantinya saat rapat kerja dengan menteri-menteri terkait bidang kerja kelengkapan DPD RI," ucap Aliarman.
Aliarman mengatakan, untuk informasi kekurangan pegawai dengan tidak berimbangnya jumlah pensiun dan penerimaan menjadi catatan kebutuhan Pemkab Tanah Datar.
"Penambahan pegawai akan mempermudah kerja birokrasi dan pelayanan di Tanah Datar, ini tentunya suatu masukan yang penting, namun kurang secara kuantitas juga harus dianalisa sesuai beban kerja yang dimiliki, sehingga efektifitas itu dirasakan dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," tambahnya.
Aliarman juga berharap keberadaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Usulan-usulan pemerintah daerah dapat juga diberikan kepada anggota DPD RI, karena kami juga punya jadwal rapat kerja dengan kementerian-kementerian. Tidak sempat ke Jakarta, bisa dititip di kantor perwakilan di Padang, Insya Allah sampai," ucapnya.
