Bupati Rohul Minta Stakeholder Berkomitmen Turunkan Angka Stunting

Rohul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) di bawah kepemimpinan Bupati Sukiman dan Wakil Bupati Indra Gunawan berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting. Pasalnya, dari angka stunting 27 persen sejak 2018, tahun ini sudah turun menjadi 18 persen.

Hal itu dikatakan Bupati Sukiman didampingi Wabup Indra Gunawan, usai mengikuti acara Pencanangan Gerakan TP PKK dalam menurunkan Stunting Tahun 2021 secara virtual bersama Gubernur Riau, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rohul, Rabu (23/6).

Dalam kegiatan itu turut juga dihadiri Ketua TP PKK Rohul Peni Herawati Sukiman, Wakil Ketua TP PKK Rohul Sri Yulita Indra Gunawan, Ketua DWP Rohul Neti Herawati Haris, Kepala OPD terkait, Pengurus PKK kabupaten dan kecamatan.

Menurut Bupati Sukiman, stunting ini merupakan gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Hal itu bukan hanya faktor kemiskinan dan kebutuhan pangan saja, tetapi pola asuh dan pemberian makan bergizi pada balita.

“Untuk itu, kita komitmen untuk menurunkan prevalensi angka stunting dengan melibatkan seluruh OPD terkait dan masyarakat, bagaimana pemberian gizi masyarakat ini meningkat dan peningkatan kualitas gizi keluarga untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita,” harap Sukiman.

Berkat kerja keras Pemkab Rohul, diakui Bupati Sukiman, sejak 2018 angka prevalensi stunting 27 persen turun menjadi 18 persen, artinya pemda harus menurunkan 4 digit lagi sehingga menjadi 14 persen agar sesuai dengan standar riset kesehatan dasar.

“Sejak 2018 hingga 2021, dari angka 27 persen sekarang angka prevalensi kita sudah turun menjadi 18 persen, kita selalu berupaya terus agar masyarakat kita di Rohul ini benar-benar sehat, mudah-mudahan terhindar dari stunting,” kata Sukiman.

Mantan Dandim Inhil ini berharap seluruh kebijakan membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak. Oleh karena itu melalui Pencanangan Gerakan TP PKK untuk menurunkan angka stunting ini dapat menyamakan persepsi dan menggalang komitmen dari seluruh stakeholder.

“Perkawinan anak usia dini juga perlu diatur, jangan sampai perkawinan anak usia dini, harus kita cegah. Oleh karena itu, kita berharap masyarakat kita khususnya anak-anak muda disiapkan betul umurnya untuk siapa berumah tangga,” ujarnya.

“Selain OPD terkait, masyarakat kita juga diberikan kesadaran dan edukasi, untuk ikhlas dan sadar mau mengikuti ajakan dari Pemerintah dalam rangka mencegah stunting ini, sehingga Alhamdulillah daerah kita turun, dari 27 persen turun menjadi 18 persen,” lanjut Sukiman.

Sementara itu, Ketua TP PKK Rohul Peni Herawati Sukiman mengatakan TP PKK Rohul berharap angka prevalensi stunting di Rohul pada tahun 2024 berada pada angka 14%. Untuk itu dia mengajak pengurus PKK kabupaten dan kecamatan intens dan fokus melakukan penanganan di lokus-lokus stunting.

“Harapan kami angka stunting di Rohul harus berada di bawah target Nasional, tahun 2024 target tingkat nasional harus minimal 14 persen, jadi kita targetkan kalau bisa di bawahnya, dengan cara kita fokus menangani lokus-lokus desa stunting di Rohul,” jelasnya.

Lanjut Peni, PKK Rohul akan bekerjasama dengan Dinas terkait, PKK Kecamatan untuk bisa berkolaborasi menurunkan angka stunting didaerah lokus stunting di desa Rohul untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dijelaskan Peni, Lokus Stunting di Rohul tahun 2021 yang menjadi Fokus yakni di Desa Tambusai Timur, Desa Bangun Purba barat, Desa Ulak Patian, Desa Lubuk Soting, Desa Langkitin, Desa Sungai Kuning, Desa Sangkir Indah, Desa Serombou Indah, Desa Lubuk Kerapat, Desa Pekan Tebih.

“Kami tadi sudah pesankan kepada TP PKK Kecamatan untuk menyampaikan kepada camat, agar melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, bagaimana berkoordinasi agar menurunkan angka stunting ini,” ujarnya

“Sehingga apa-apa saja kekurangnnya dimohon didokumentasikan nanti dilaporkan ke saya, termasuk anggaran desa itu sudah ditetapkan dari DPMPD Rohul 8% untuk kepentingan menurunkan angka stunting yang dialokasikan dari dana desa bisa dicairkan,” pungkasnya.