Singkawang – Pemkot Singkawang melaksanakan rapat koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses menuju Bandara Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara daring di ruang TCM kantor Wali Kota, Selasa (22/6).
Untuk percepatan jalan akses masuk Bandara Kota Singkawang, Dinas PUPR setempat telah melaksanakan survei terhadap lokasi yang direncanakan sebagai jalan akses masuk bandara.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan kabar baik bagi pemkot, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan penjadwalan persiapan pengadaan tanah dan akan mulai dikerjakan kembali pada awal Juli 2021.
“Kegembiraan yang didapat dari pemerintah provinsi, dimana kita sudah mendapat penjadwalan persiapan pengadaan tanah pada awal Juli 2021. Jadi, hal-hal selanjutnya yang perlu dilakukan akan segera dilaksanakan,” ungkap Tjhai Chui Mie.
Ia mengatakan, terdapat 62 orang pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan akses menuju Bandara Kota Singkawang.
Sebagai tindak lanjut, Tjhai Chui mengatakan nantinya akan dilaksanakan penandatanganan surat tanah sepanjang 10,5 km dan lebar 50 meter sebagai bentuk penyerahan lahan.
“Dari 62 orang pemilik tanah yang terdampak, sudah sekitar 50 persen pemilik tanah yang menyetujui dan menyerahkan lahan untuk pembangunan jalan akses menuju bandara. Saya berharap masyarakat yang belum memberikan hibah lahan untuk mempertimbangkan, karena pembangunan infrastruktur jalan ini adalah investasi bersama,” ujarnya.
Tjhai Chui Mie mengapresiasi masyarakat Kota Singkawang yang telah bersedia menyerahkan lahan kepada pemda untuk mendukung proses pembangunan lahan akses menuju bandara. Menurutnya, dukungan konkret dari masyarakat membantu percepatan perwujudan pembangunan lahan akses menuju bandara.
“Jika lahan untuk akses jalan menuju bandara belum siap, sampai kapanpun tidak akan bisa dibangun. Maka, itulah pentingnya pembebasan lahan ini. Setelah penyerahan lahan sudah rampung, maka kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat," ujarnya.
