Batang - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, terutama di Jawa Tengah masih banyak yang harus dievaluasi, meski telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 bersama seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara virtual. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Batang Suyono bersama jajarannya di Ruang Command Center Diskominfo, Senin (12/7).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, berterima kasih kepada wali kota dan bupati yang telah membantu dan terus melakukan pendisiplinan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Meski begitu, akan lebih baik untuk bergerak hingga level terkecil.

“Maka teman-teman harus mengajak kepala desa untuk memberikan penjelasan informasi PPKM Darurat kepada warganya untuk mengurangi pergerakannya. Itu bisa menjadi kunci pada level bawah, maka kemungkinan bisa membantu menekan penyebaran COVID-19,” jelasnya.

Dijelaskan Ganjar, ada catatan lain yang ditemukan dalam evaluasi adalah pergerakan di wilayah yang terdapat massa pekerja dengan jumlah banyak. Dalam hal ini yang dimaksud pabrik hingga kawasan industri. Karena faktanya dilapangan ada beberapa daerah yang jika malam lampunya masih terang.

"Hingga saat ini saya menerima banyak laporan masih ada beberapa pergerakan pada malam hari di beberapa Kota dan Kabupaten, karena hanya melakukan pembatasan pada jantung kota saja jadi masyarakatnya larinya ke pinggiran kota dan masih ada perusahaan atau industri lainnya yang berjalan 100%, tidak sesuai dengan kebijakan pada PPKM Darurat ini," ujar Ganjar.

Dirinya berharap vaksinasi di daerah-daerah tetap dilakukan jika stok vaksinnya habis tolong dilaporkan ke pemerintah provinsi agar kami bisa memberikan solusi, karena vaksin juga menjadi kunci penting penanganan COVID-19.