Bupati Pandeglang Dampingi Menko PMK Sidak PT Pos dan Gudang Bulog

Pandeglang -  Menteri Koordinator Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendi melakukan sidak ke kantor PT Pos Indonedia Kabupaten Pandeglang, dan gudang Bulog di Jalan Lintas Timur AMD, Jumat (6/8).

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhajir Effendi didampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Yang pertama didatangi adalah kantor PT Pos Pandeglang di Jalan Bank Banten, dan selanjutnya rombongan melanjutkan pengecekan ke gudang Bulog di Jalan Lintas Timur AMD.

Setelah melakukan eidak ke dua tempat, Menko Muhadjir mendapatkan informasi bahwa beras bansos yang diberitakan kondisinya tidak bagus itu memang ada karena terkena hujan. Namun, ujarnya, beras tersebut sudah disisihkan sebelum pendistribusian.

"Mungkin yang terekspos itu yang kurang bagus, padahal sebetulnya tidak ada masalah. Dan KPM yang mendapatkan beras bansos kurang bagus sudah diganti dengan beras yang baru," katanya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas pemberitaan yang ada sebagai fungsi kontrol di lapangan.

"Kelompok beras yang bermasalah sudah kami tarik semua, karena ini sangat sensitif menyakut makanan yang masuk di perut," ujarnya.

"Saya tidak ingin kualitas rendah diberikan kepada masyarakat, maka dari itu kualitasnya medium. Jika kita memberikan beras harus dipastikan kondisi beras itu bisa kita makan, jangan sampai menurunkan standar yang ditetapkan pemerintah," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dalam pendistribusian bansos memang sangat penting keterlibatan semua pihak..

"Kita kroscek bersama sebelum sampai kepada penerima manfaat, dan hampir 130 tibu KK yang mendapatkan bantuan," kata Irna

Tidak hanya bansos beras, ditambahkan Irna, ke depan pihaknya akan lebih memperketat dalam melakukan pengecekan baik BST, BPNT, PKH dan program bansos lainnya.

"Kita saling koreksi, dikawal semua pihak baik Polsek, koramil, kecamatan dan desa, agar program PPKM ini harus dapat dinikmati masyarakat dan semoga kedepan tidak terjadi lagi," pungkasnya.