Jakarta - Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia

Fahmi Saimima menyayangkan larangan melintas bagi para pesepeda di jalur utama

Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, saat pemberlakuan pembatasan kegiatan

masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 23 Agustus kemarin.

"Secara hitungan sederhana saja,

sepeda itu sangat menguntungkan bagi manusia, alam dan perekonomian karena baik

dari sisi kesehatan dan menekan biaya operasional. Rasanya kurang tepat juga

kalau sepeda tak boleh melintas di Sudirman-Thamrin. Padahal banyak mereka yang

berkantor di sana," ujar Fahmi di Jakarta, Senin (23/8).

Fahmi sendiri tidak ingin beradu argumen dengan

aparat mengingat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo

Yogo bahwa sepeda masih dilarang

melintasi jalur Sudirman-Thamrin selama pemberlakuan PPKM. Alasannya, untuk

mencegah terjadi kerumunan masyarakat.

"Dari situ saya beranggapan hanya yang

akan berolahraga secara bergerombol yang sebenarnya dilarang. Tapi bagi

individu yang cuma sendirian gowes, masa sih harus diperlakukan sama? Bagaimana

dengan para abang starling (ungkapan untuk menyebut para pedagang kopi/teh yang

berkeliling menggunakan sepeda), apakah dilarang juga ? ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pesepeda Julius

Caesar mengatakan, pelarangan itu memang membawa ketidaknyamanan bagi pesepeda

yang akan berkantor ke gedung-gedung di sepanjang jalan utama ibu kota.

"Padahal bisa dilihat dari tampilan

para pegowes, apakah ingin berolahraga di kawasan itu atau memang akan menuju

tempat aktivitas. Kalau ingin melarang ya lakukan saja ke seluruh pelosok kota.

Akan terlihat mana yang memang bergerombol dan ingin menuju tempat kerja,"

ujar Julius.

Pegowes yang kerap bersepeda ke kantor ini

berharap setidaknya aparat bisa lebih luwes dalam melihat kondisi di lapangan.

Bukankah ada diskresi bagi aparat dengan melihat situasi. Sepeda sebagai alat

transportasi rasanya malah berlebihan kalau dilarang melintas.

Baik Fahmi maupun Julius mengungkapkan hal

senada bahwa sepeda komuter perlu diberi perlakuan berbeda. Selain bebas

polusi, jarak terjaga, dan sebagainya, juga merupakan solusi bagi warga yang kesulitan

menggunakan transportasi publik karena persyaratan pengetatan.

"Hal itu sekaligus mendorong mereka

tak menggunakan kendaraan bermotor. Sepeda perlu diberi perhatian khusus,

jangan disamakan dengan kendaraan lain," tegas Fahmi lagi.