Kota Pekalongan - Sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis bakal dilakukan di Kota Pekalongan secara multiyears. Mulai dari Pembangunan Pelabuhan Onshore, Penanganan Banjir Rob, Pengembangan Transit Oriented Development , Spam Regional Petanglong, Pembangunan Rumah Susun Perkotaan, hingga Pengembangan Pekalongan Baru.
Guna menyinkronkan beberapa pembangunan strategis yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tim dari Pemerintah Pusat terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terus mematangkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan terkait Infrastruktur program-program pembangunan strategis di Kota Pekalongan, bertempat di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan,Kamis (9/9).
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengaku bersyukur audiensi Pemkot Pekalongan ke Kantor Kemenkomarves beberapa waktu sebelumnya langsung direspons positif dengan tindaklanjut tim dari Pemerintah Pusat bertandang ke Kota Pekalongan untuk meninjau titik-titik lokasi yang akan dibantu pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Pelabuhan Onshore, penanganan banjir dan rob, Pembangunan Bendung Gerak, Rusunawa Perkotaan hingga TOD.
“Alhamdulillah beberapa waktu lalu kami yang audiensi ke Kantor Kemenkomarvest langsung ditindaklanjuti hari ini,9 September 2021 oleh tim dari Pemerintah Pusat berkunjung ke Kota Pekalongan meninjau langsung lokasi mana saja yang akan dibantu pembangunan strategis di Kota Pekalongan termasuk Pelabuhan Onshore, dari BBWS juga ada Program Penanggulangan Banjir dan Rob, Bendung Gerak, Rusunawa, Transit Oriented Development,dan sebagainya,” tutur Aaf, sapaan akrabnya.
Aaf berharap, dengan koordinasi ini, penanganan permasalahan-permasalahan di Kota Pekalongan bisa segera terealisasi. Pasalnya,menurutnya, permasalahan di Kota Pekalongan ini sangat kompleks. Sehingga dengan keterbatasan anggaran daerah yang ada, bisa dibantu dicarikan solusi dengan koordinasi bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Pihaknya menjelaskan, untuk pembangunan infrastruktur strategis di Kota Pekalongan yang saat ini tengah digarap terlebih dahulu adalah Penanganan Banjir dan Rob yang dilakukan oleh Kemen-PUPR melalui Pusdataru dan BBWS Pemali Juana
“Dengan keterbatasan APBD, kami terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanganan permasalahan di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan nantinya pembangunan infrastruktur ini bisa membawa keberkahan bagi Kota Pekalongan yang lebih baik lagi.Yang sudah dikerjakan adalah penanganan banjir dan rob dari sisi tanggul yang dikerjakan oleh Kemen-PUPR melalui Pusdataru dan BBWS. Selanjutnya ada program untuk mengembalikan sektor perikanan yaitu pembangunan Pelabuhan Onshore, dan disusul program-program pembangunan lainnya,semoga bisa segera terealisasi,” tegas Aaf.
Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air pada Kemenko Marves RI Rahman Hidayat menjelaskan dari tupoksi Kemenkomarvest adalah menyinkronkan, mengkoordinasikan serta mengendalikan beberapa program pembangunan infrastruktur yang ada. Rahman menyebutkan,beberapa kegiatan koordinasi program pembangunan ini sudah dilakukan baik melalui rapat koordinasi, tinjauan langsung ke lapangan, hingga audiensi dengan wali kota dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, dinamika di lapangan memungkinkan terjadi perkembangan pembangunan daerah.
“Misal ketika ingin mengatasi banjir rob di Kota Pekalongan yang masuk dalam major project janji Presiden dalam RPJMN, tetapi dalam waktu bersamaan,terkadang disana sudah ada existing kegiatan ekonomi, PPNP ada disana, galangan dok kapal yang terdampak langsung. Jadi, sudah ada program,anggaran dan ada tahapan ingin eksekusi yang akan dibangun, misalnya saja terkait Pelabuhan Onshore yang saat ini masih berprogres," ujarnya.
Disampaikan Rahman, per 3 September telah dikeluarkan surat dari Menteri KKP yang mengalokasikan ruang lautnya. Akan tetapi, kompleksitas teknis hingga implementasi di lapangan harus diperhatikan agar jangan sampai penyelesaian permasalahan banjir rob terlaksana dengan anggaran multiyears dari Kemen-PUPR, tetapi dampak langsungnya juga harus diminimalisir.
“Sehingga secara detail di lapangannya itu harus diselesaikan. Jangan sampai tanggul terbangun untuk mengatasi banjir dan robnya,tetapi pengembangan pelabuhan perikanan milik Pusat sudah ada disini, kemudian perkembangan kebutuhan Rusunawa yang di awal koordinasi belum masuk,tetapi perkembangan audiensi antara Walikota dengan Deputi ini muncul. Oleh karena itu,hari ini semua harus terintegrasikan untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program yang ada dari Pemerintah Pusat dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah setempat,” tandasnya.
