Batang - Dinas Komunikasi dan Informatika batang (Diskominfo) melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPLL) Radio Abirawa FM menggelar dialog interaktif dengan tema “PPKM Level di Daerah” di Studio Abirawa FM, Kabupaten Batang, Jumat (17/9).
Acara ini menghadirkan 4 narasumber langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sukirman Kirana (Wakil Ketua DPRD Jateng), Mohammad Saleh (Ketua Komisi A DPRD Jateng), Sofwan Sumadi (Anggota Komisi B), dan Ahmad Ridwan (Anggota Komisi E).
Dialog interaktif membahas tentang banyak hal, baik tentang kondisi Covid-19 dan penanganannya di Jawa Tengah saat ini, keluhan dan kendala di masyarakat, langkah apa saja yang ditempuh pemerintah bersama masyarakat, dan tanggapan terkait kondisi masyarakat yang bereuforia di tengah-tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level yang sedang membaik.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman Kirana menyampaikan, bahwa pada masa PPKM ini perkembangan virus COVID-19 di Jawa Tengah semakin landai dikarenakan program vaksinasi yang sudah tersebar hampir merata di beberapa daerah yang tersebar di Jateng.
“Namun landainya persebaran virus jangan sampai membuat pemerintah dan masyarakat lengah. Pemerintah baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa juga harus selalu meningkatkan pengawasan terkait aturan protokol kesehatan dan menindak tegas masyarakat yang melanggarnya,” jelasnya.
Dijelaskannya, masyarakaat harus sering diingatkan baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Masyarakat harus ditangani dengan tegas jika masih banyak yang abai bahkan menyepelekan perkembangan Covid-19 ini. Begitu juga dengan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat harus selalu dilakukan.
Mohammad Saleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa pemerintah dalam hal ini DPRD sudah berupaya untuk menangani COVID-19 dengan membuat Panita Khusus (Pansus).
“Pembentukan ini sebagai upaya dalam rangka membantu menelisik berbagai masalah penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun upaya pemerintah yang sudah dilakukan tetap bergantung dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan,” katanya.
Pansus diadakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Membuat program dan melakukan antisipasi-antisipasi adalah tugas pemerintah, namun semua tergantung lagi kepada masyarakat agar tidak abai terhadap virus ini.
Sementara itu, Anggota Komisi B Sofwan Sumadi mengungkapkan, bahwa jumlah pasien COVID-19 sudah menurun di berbagai daerah per harinya, bahkan di daerah Pekalongan sudah mencapai angka nol.
“Semangat dari masyarakat untuk divaksin sudah tinggi, hal ini menjadi suatu hal yang positif karena berpengaruh baik terhadap menurunya perkembangan COVID-19 yang menjadi semakin rendah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi E Ahmad Ridwan mengutarakan, bahwa pelaksanaan vaksinasi masyarakat pada beberapa daerah di Jawa Tengah sudah mencapai lebih dari 75%, dimana hal ini berarti herd immunity masyarakat bisa cepat terebentuk sehingga bisa mencegah persebaran COVID-19.
“Namun walaupun begitu masyarakat tetap dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, hal tersebut dikarenakan jika tiba-tiba muncul COVID-19 varian baru seluruh lapisan masyarakat sudah terlindungi oleh vaksin yang telah disuntikkan,” ujar dia.
Mereka berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menaati protokol kesehatan, karena kesehatan mahal harganya. Selain itu mereka juga berpesan untuk menaati aturan pemerintah, karena pemerintah pasti bermaksud baik, yaitu membantu masyarakat untuk terhindar dari serangan COVID-19.
