Pengelolaan Keuangan Muara Enim Diapresiasi DJPb Kemenkeu Sumsel

Muara Enim - Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Nasrun Umar menerima Kunjungan Kerja dan Audiensi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Selatan Lydia Kurniawati.

Dalam sambutannya, Lydia sangat mengapresiasi kinerja dari Pemkab Muara Enim atas capaian kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

"Muara Enim tercatat sebagai peringkat pertama dari 46 daerah di Indonesia dalam penilaian kinerja debitur kategori pinjaman pemerintah daerah tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi atas keberhasilan Pemkab Muara Enim dalam mengimplementasikan dan mempertanggung jawabkan unsur pembiayaan yang diberikan kepada PDAM Lematang Enim," ujarnya.

Selain itu, tambahnya, atas keberhasilan Pemkab Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkab. Muara Enim yakni capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Nasrun Umar menyampaiakan rasa terima kasih atas dukungan dari Kementerian Keuangan RI, khususnya Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dan jajarannya yang telah bersinergi bersama Pemkab Muara Enim dengan baik dan telah memfasilitasi kerja sama ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan sarana pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di daerah setempat.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwasanya Pemkab. Muara Enim akan berkomitmen mengejar akselerasi pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara tepat, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

“Oleh karenanya kami tidak akan segan-segan untuk membuka diri seluas-luasnya terhadap BPK, BPKP, DJKN, DJP termasuk DJPb dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," pungkas HNU, sapaan akrabnya.