Batang - Sebanyak enam perpustakaan di Kabupaten Batang mengikuti workshop dan pendampingan untuk memperoleh akreditasi, yang meliputi perpustakaan desa, sekolah, khusus maupun perpustakaan Batang.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpuska) Batang Rahmat Nurul Fadilah mengatakan, akreditasi harus dimiliki perpustakaan untuk memastikan telah berstandar nasional atau belum.
“Ini demi memberikan pelayanan yang maksimal, maka setiap perpustakaan harus memiliki standar yang pasti,” katanya, saat ditemui di Gedung Pramuka Kabupaten Batang, Senin (1/11).
Ia menjelaskan, dari 15 perpustaan yang disiapkan ada 6 yang lolos untuk mengikuti akreditasi.
“6 perpustakaan yang akan mengikuti akreditasi nasional antara lain: Perpustakaan Batang, Perpustakaan Khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum, SMAN 1 Batang, SMKN 1 Batang, SMPN 1 Warungasem dan SD Negeri Bandar 2,” jelasnya.
Ia menegaskan, semua perpustakaan diperbolehkan mengikuti akreditasi. Namun karena proses yang tidak mudah, akhirnya tidak semua perpustakaan lolos seleksi.
Beberapa standarisasi yang harus terpenuhi yakni koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga/karyawan, penyelenggaraan dan pengelolaan.
“Jumlah perpustakaan di SD 456, SMP 78, desa 54 dan perpustakaan Bagian Hukum,” terangnya.
Pihaknya selalu memotivasi desa untuk mendirikan Perpusdes dengan memanfaatkan Dana Desa.
“Desa harus membangun sumber daya manusia, tidak hanya sarana fisik saja,” tegasnya.
Sekretaris Disperpuska Batang M. Saefudin Zuhri menerangkan, persiapan untuk memperoleh akreditasi nasional dimulai sejak bulan Maret hingga Oktober.
“Perlengkapan dari 6 perpustakaan itu sudah lengkap. Animo untuk mendapat akreditasi sangat besar, namun tenaga yang masih kurang maksimal,” ungkapnya.
Beberapa penyebab belum lolos untuk diikutkan akreditasi nasional karena masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi.
“Penyebab utama mereka gagal karena koleksi buku dan sarana prasarana yang belum lengkap,” tuturnya.
Sementara, Kepala bidang Perpustakaan Satriyo Rah Wicaksono menambahkan, untuk membangun Perpusdes, tidak hanya diisi dengan membaca buku saja. Namun lebih dioptimalkan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
“Saat ini kami sudah mulai menggerakkan perputakaan keliling ke sekolah, untuk meningkatkan kesadaran literasi sejak usia produktif,” pungkasnya.
