Batang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi untuk mengajak warga Kabupaten Batang menjadi lebih partisipatif dalam pengawasan saat pelaksanaan Pemilu.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun menyampaikan, Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam pengawasan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Karena “mata” Bawaslu terbatas, semoga dengan peran masyarakat untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilu, nantinya bisa meminimalisasi terjadinya politik uang,” katanya, usai membuka kegiatan Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif di Hotel Dewi Ratih, Kabupaten Batang, Selasa (9/11).
Tindakan nyata yang telah dilakukan Bawaslu dengan membangun gerakan bersama rakyat berupa sosialisasi untuk memahamkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi, menekan praktik politik uang.
“Kami juga sudah membentuk Desa Pengawasan dan Kampung Anti Politik Uang, yang dirintis di 650 desa se-Jawa Tengah. Memang masih sedikit, dibandingkan dengan lebih dari 5.000 desa Jawa Tengah, itu baru 16%,” jelasnya.
Bawaslu juga telah merekrut Kader Sekolah Pengawas Partisipatif. Hingga kini telah memiliki 2.000 lebih alumni yang tujuan utamanya membangun gerakan rakyat melawan politik uang.
“Di Batang sudah ada alumninya, bernama ROTASI atau Roban Batang Siap Mengawasi, di Kendal ada GARASI atau Gerakan Rakyat Mengawasi. Jika mereka semua bergerak, kami akan lebih optimistis bahwa politik uang bisa ditekan,” tegasnya.
Ada pula Saka Adyasta yaitu Satuan Karya Pramuka yang ikut berpartisipasi untuk mengawasi jalannya Pemilu.
Ia menegaskan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pemilu yang bersih dari politik uang tidak bisa diraih secara instan.
“Upaya pencegahannya tidak hanya dilakukan menjalang tahapan Pemilu saja, tapi sejak tiga tahun jelang Pemilu 2024, kami mengedukasi masyarakat, agar saat pelaksanaan Pemilu sudah siap,” ungkapnya.
Ia mengharapkan, masyarakat turut bergerak bersama Bawaslu untuk membangun basis-basis perlawanan terhadap virus-virus politik uang maupun politisasi isu SARA yang bisa merusak sendi-sendi demokrasi.
Ia menambahkan, Bawaslu telah memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang akan dimutakhirkan setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.
“Nanti kami susun indikatornya, termasuk kondisi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Nanti akan dicek, apakah berprotensi menimbulkan kerawanan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), alamat, asal daerah dan memenuhi syarat atau tidak,” ujar dia.
Bawaslu telah memetakan secara global untuk seluruh Jawa Tengah, dengan memperhatikan karakteristik khusus di masing-masing kabupaten/kota.
