Batang - Pemerintah Kabupaten Batang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp1.846.339.694.259.
Persetujuan dilakukan oleh Bupati Batang Wihaji bersama ketua DPRD Maulana Yusup dan jajaran wakil ketua dan anggota DPRD dalam rapat Paripurna melalui penandatangan bersama.
“Dari anggaran APBD sebesar Rp1.846.339.694.259 dengan rincian pendapatan sebesar Rp1.786.361.817.259 belanja sebesar Rp1.846.339.694.259. Sehingga defisit sebesar Rp59.977.877.000,” kata Bupati Batang Wihaji saat ditemui di DPRD Kabupaten Batang, Selasa (16/11).
Adapun penerimaan pembiayaan sebesar Rp101.977.877.000 untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp42.000.000.000, untuk surplus pembiayaan sebesar Rp59.977.877.000.
“Semangat APBD tahun 2022 masih dalam kondisi COVID-19. Sehingga masih ada pengurangan khusunya anggaran dari pusat. Kita hati-hati dalam proses anggaranya dan terpenting keperpihakan APBD untuk kepentingan rakyat Batang,” jelasnya.
Wihaji juga menyatakan serapan APBD terbanyak selain sektor pendidikan dan kesehatan yaitu di sektor infrastruktur.
“Ada beberapa pekerjaan rumah di sektor infrastruktur yang masih menjadi tugas Pemerintah daerah untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” terangnya.
Adapun untuk belanja pegawai, Ia mengakui dalam penganggaranya belum proporsional yang menganggarkan 50 persen lebih dari APBD.
“Belanja pegawai 50 persen lebih dari APBD. Kita harus jujur dan akui belum ideal. Kalau idealnya, semestinya belanja modal lebih banyak dari belanja pegawai,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut dia, ada beberapa item yang sebenarnya masuk dalam belanja modal tetapi dihitung menjadi belanja rutin.
“Itu yang kadang-kadang presentasi kita jadi rendah. Tapi prinsipnya insya Allah tidak melanggar undang undang, memang faktanya pendapatan belum maksimal sehingga kedepan cari jalan keluarnya untuk meningkatkan PAD,” pungkasnya.
