Komisi IX DPR Kunker ke Solo Terkait Pengawasan Pembiayaan COVID-19

Solo  – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surakarta Selasa (16/11/2021). Rombongan DPR dipimpin Ketua Tim Kunker Spesifik Soal Pengawasan dan Pembayaran Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Charles Honoris (PDIP).

Dalam sambuatannya, Charles mengatakan situasi pandemi COVID-19 terus membaik dengan kasus sembuh meningkat serta penurunan penderita. Total kasus secara nasional per 14 November 2021 sudah di bawah 10 ribu (9.018). Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan 1 Oktober (30.867).

“Kami mengapresiasi kerjasama gotong royong kita semua yang harus terus kita pertahankan, sehingga pandemi betul-betul bisa dikendalikan,” tambahnya.

Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan terkait pembayaran klaim dan beberapa kali membahas dengan seluruh pihak terkait. Termasuk dengan perwakilan seluruh asosiasi Rumah Sakit untuk mencari solusi terbaik.

Salah satu kesimpulan penting dalam rapat Komisi IX dengan Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Asosiasi Rumah Sakit beberapa waktu lalu adalah mendesak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mempercepat penyelesaian proses klaim dan klaim dispute COVID-19 melalui revisi Permenkes terkait kebijakan bilamana didapatkan hambatan pengajuan percepatan klaim.

Dijelaskan Charles, kunjungan kerja Komisi IX merupakan salah satu tindak lanjut kesimpulan, apakah sudah ada perbaikan klaim dan dispute claim tersebut. Kota Surakarta dipilih sebagai salah satu tujuan kunjungan kerja Komisi IX lantaran kemajuan Pemprov Jateng dan Pemkot Surakarta dalam penanganan COVID-19.

“BOR data COVID-19 Kota Surakarta sangat impresif karena menampilkan persebaran rumah terpapar mulai dari tingkat RT. Hal ini tentunya dapat menjadi tools dalam penyusunan kebijakan termasuk menjaga mobilitas masyarakat di bawah 10%,” katanya.

Terkait klaim kasus COVID-19, data Kementerian Kesehatan RI menunjukan RSUD dr. Moewardi menempati posisi kelima nilai claim dispute tertinggi se-nasional. Diharapkan, kehadiran perwakilan Kementerian Kesehatan RI dan BPJS kesehatan mampu memberikan solusi jika masih ada persoalan sehingga bisa membantu kesinambungan pelayanan Rumah Sakit di Surakarta.

Pada kesempatan tersebut Charles mengingatkan supaya tidak lengah karena varian virus COVID-19 Delta Plus sudah menjangkit beberapa negara. Kenaikan kasus cukup tinggi tercatat di Eropa sehingga beberapa negara sudah memberlakukan lockdown.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan kasus COVID-19 di Kota Surakarta sudah cukup membaik. Terdapat 14 orang yang sudah menjalani isoman, 6 orang dirawat di Rumah Sakit.

“Terkait capaian vaksinasi di Kota Surakarta sudah mencapai 127 %, untuk warga Kota Surakarta sudah mencapai 96% orang yang divaksin dan semuanya berkat kerja keras dan gotong royong dari TNI, Polri, serta anggota DPR RI salah satunya Gus Nabil yang sangat intense sekali di Solo Raya, ini luar biasa sekali,” kata Gibran.

Pemerintah Kota Surakarta, menurutnya, masih bekerja keras untuk menyelesaikan sisa 4% dengan vaksinasi door to door dan membuka sentra vaksinasi sampai malam hari untuk memberi kesempatan untuk masyarakat yang tidak bisa vaksin pada jam kerja.

Dengan kondisi Kota Surakarta yang berada pada level 2, langsung diberlakukan PTM dan dilakukan surveilans dan ada beberapa klaster sekolah namun sudah berhasil diatasi. Anak – anak SD yang terjangkit tanpa gejala dan belum divaksin.

“Kebiasaan saya sebelum ke kantor, pagi muter ke sekolah-sekolah soalnya masih ada beberapa guru yang pemakaian masker kurang tertib. Jadi kita tetap terus melakukan surveilans di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Dijelaskan pula, tracing, testing di Kota Surakarta tidak pernah kendur. Dengan angka kasus yang sudah turun harapannya bisa minggu akhir November diharapkan bisa turun ke level 1.