Banjarbaru – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa, telah meresmiskan Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Selasa (7/12).
Berjalannya acara Grand Launching MPP ini, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menerima penghargaan dan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Tjahjo Kumolo atas komitmen dan kerja samanya dalam mewujudkan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Penyerahan penghargaan ini secara simbolis oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin dalam pidatonya menyampaikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini ada 13 instansi yang bergabung.
“Sebanyak 13 Instansi Pemerintahan maupun Instansi vertikal. Diantaranya Polres Banjarbaru, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel (UPPD SAMSAT), Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru, Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, Bank Kalsel, Bank BRI, BNN Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Kemudian, ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, serta DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
Aditya menambahkan, bahwa dengan adanya MPP ini, Kota Banjarbaru masuk dalam penerima Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Kepada aparatur dan petugas yang ada di MPP, agar menjaga dan lebih meningkatkan profesionalitas dan kredibilitasnya. Mudahan mendapat WBK lanjut ke WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)”, harap Aditya.
Dikesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa, keberadaan MPP dapat memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit.
“Tidak hanya pelayanan yang ramah dan mudah ini, juga diharapkan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi setempat,” katanya.
Sebagai Kota Strategis, jelasnya, Kota Banjarbaru memiliki peluang tersendiri untuk menarik Investor.
“MPP ini dihadirkan oleh Negara dengan melihat potensi besar daerah untuk mendatangkan devisa, menyerap Investasi yang luas, serta mengembangkan komunitas UMKM sebagai pilar ekonomi,” ungkapnya.
Tidak hanya terisi oleh 13 Instansi pemerintahan atau Instansi vertikal, yang menyediakan 46 jenis pelayanan. MPP ini juga didukung dengan fasilitas yang sangat memadai, dari sarana dan prasarana yang modern, sehingga system yang terintegrasi disediakan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kota Banjarbaru.
