Wali Kota Pekalongan Minta PPKom Jeli dan Teliti Pilih Kontraktor

Kota Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ Minbang) menggelar Sosialisasi Penilaian Kinerja Penyedia di Ruang Kalijaga Setda Kota Pekalongan, Selasa (14/12). Kegiatan ini untuk menekankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) agar lebih jeli dan teliti memilih kontraktor dalam proyek pembangunan di Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid hadir memberikan pengarahan agar PPKom ini bisa berjalan semestinya. Tahun ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai spek dan jangka waktunya. Ini menjadi kelemahan sistem PBJ Minbang, PPKom dan pengawasan, ternyata aturan boleh ambil uang muka 50% bagi penyedia juga menjadi bumerang, pasalnya setelah ambil uang muka pekerjaan juga tak maksimal atau tidak selesai.

"Tentu ini perlu diimprovisasi dengan aturan kearifan lokal, seperti melibatkan asosiasi. Dalam hal ini pihak bank yang menjadi ketua asosiasi bertanggung jawab dengan memberikan rekomendasi. Jadi memang sejak awal pihak asosiasi menyaring kontraktor, kalau itu tak direkomendasikan oleh asosiasi ya tidak bisa ikut pelelangan. Jadi ketika ada permasalahan dalam pengerjaan proyek pun asosiasi juga ikut bertanggung jawab," tegas Aaf

Aaf menekankan agar PPKom dan PBJ Minbang dalam melakukan survei harus teliti dan ketat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan. Kita masih kecolongan selain banyak pekerjaan yang mangkrak, kontraktor yang sudah di-blacklist ternyata masih ikut lelang dengan ganti nama PT.

"Kaitannya dengan uang muka 50% yang dapat diambil dulu itu perlu dikaji kembali. Pasalnya ketika dicek di lapangan saat pekerjaan kurang dua pekan dan pihak kontraktor menjanjikan selesai alhasil pekerjaan tidak selesai atau pekerjaan selesai tapi finishingnya semrawut," terang Aaf.

Aaf berharap ke depannya perlu ada perbaikan kinerja dan juga improvisasi mengacu kelemahan tahun ini dan tahun lalu.

"Semoga kegiatan ini membawa pencerahan dan strategi baru untuk mengendalikan proyek yang sesuai standar yang sudah direncanakan," pungkas Aaf.