Batang - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (21/12).
Rakor ini dihadiri oleh Bupati Batang Wihaji, Wakil Bupati Suyono, sekretaris daerah, dan semua kepala Organisasi Perangklat Daerah (OPD) di Kabupaten Batang.
Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa Rakor POK dilakukan sebagai upaya melakukan evaluasi dan mengukur tingkat kinerja penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu sebagai sarana monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan pada tahun 2021 yang akan sudah selesai bulan ini.
“Sehingga dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengacu pada target yang sudah ditetapkan dan meminimalkan timbulnya permasalahan pasca pelaksanaan kegiatan, baik secara administrasi, keuangan maupun fisik,” jelasnya.
Dijelaskannya, realisasi pendapatan setiap OPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dengan jumlah total untuk realisasi Rp1.683.096.200.655,00 dengan presentase capaian 95,73% jika melihat jumlah total anggaran Rp1.758.122.313.117,00.
Kemudian, realisasi anggaran belanja daerah capaian realisasi 80,72% jumlah total realisasi Rp1.553.228.372.522,00 dengan jumlah total anggaran Rp1.924.117.648.037,00. Melihat dara tersebut saya rasa pencapaian dapat dikejar sebelum 30 Desember 2021 untuk mencapai angka 100% agar tidak ada masalah nantinya.
Kalau, lanjut dia, yang butuh perhatian lebih adalah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang beberapa ada yang belum selesai, padahal sebentar lagi pergantian tahun dari jumlah 128 pengadaan tender ada 14 tender yang belum selesai dan ada satu yang gagal lelang, karena waktunya yang mepet.
“Saya tekankan untuk kepala dinas yang masih ada tender belum selesai segera diselesaikan meskipun memerlukan waktu perpanjangan sesuai peraturan, tetapi harus selalu dipantau seperti pembangunan Islamic Center Batang yang ditunggu-tunggu masyarakat,” tegasnya.
Melalui Rakor POK diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran serta tepat peruntukannya, sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh masing-masing perangkat daerah.
