DRD Pekalongan Sampaikan Hasil Riset Kegiatan ke Wali Kota

Kota Pekalongan - Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan yang diketuai oleh Suryani menyerahkan hasil penelitiannya kepada Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, dalam kegiatan audiensinya di Rumah Dinas Walikota (Guest House) Kota Pekalongan, Selasa ( 21/12/2021) malam. Adapun tema riset yang diusung dalam audiensi tersebut adalah "Efektivitas Penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan melalui Pengabdian Masyarakat Berbasis Penelitian".

Pada kesempatan itu, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf tersebut juga menyerahkan piagam terimakasih atas kinerja DRD setempat yang sudah membantu pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (IPTEK) sejak tahun 2011 silam. Menurut Aaf, dalam perjalanannya selama 10 tahun, di tahun 2021 ini merupakan periode terakhir DRD yang akan selesai pada tanggal 31 Desember 2021 mendatang, usai sesuai kebijakan pemerintah pusat yang telah membubarkan DRD yang nantinya akan diganti dengan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA).

“Tetapi pada malam hari ini mereka sudah melakukan riset bagaimana penanganan Covid-19 dan bagaimana pemberdayaan pengrajin kampung tempe di Kuripan Kertoharjo,” tutur Aaf.

Disampaikan Aaf, Pemerintah dengan DRD bersama-sama agar bisa tetap memaksimalkan potensi daerah yang ada terutama mencoba mengangkat hal-hal baru di Kota Pekalongan selain dari sektor batik dan perikanan,salah satunya produk olahan tempe yang ternyata bisa dijadikan aneka cemilan, egg chicken roll, brownis, es krim tempe, dan lain lain. Potensi produk tempe itu harus bisa dimaksimalkan pengolahannya saja yang tepat supaya bisa dipasarkan secara meluas.

“ Sejauh ini peran DRD selama 10 tahun dibentuk dari tahun 2011, menurut Saya sangat luar biasa perannya, sekaligus Saya mengucapkan terimakasih, mudah-mudahan ke depan melalui lembaga yang lain, tetap masih bisa bekerjasama, terutama kaitannya dengan riset daerah dan masukan-masukannya ke pemerintah masih sangat kita butuhkan. Ke depan semoga tetap bisa berjalan lancar sinergitas ini,” tegas Aaf.

Sementara itu, Plt Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini menjelaskan bahwa audiensi hari ini antara DRD dengan Walikota Pekalongan adalah untuk menyampaikan riset DRD yang kaitannya dengan efektivitas COVID-19 di Kota Pekalongan dan menyampaikan kegiatan DRD lainnya antara lain pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan berupa pendampingan kampung tempe Kuripan Kertoharjo. Kampung tempe di Kota Pekalongan tersebut merupakan lokasi ketiga yang didampingi DRD, usai sebelumnya pernah dilakukan pendampingan riset di Kelurahan Degayu terkait pengembangan edu ecomina wisata (perpaduan pariwisata, pengembangan mangrove sebagai bagian dari ekosistem dan usaha budidaya perikanan) di lokasi mangrove itu sekaligus untuk wisata berbasis pendidikan selama 3 tahun.

Selain itu, tambahnya, DRD juga pernah mendampingi Kampung Batik Banyurip untuk pengembangan batik selama 3 tahun juga.

“Lokasi di Kampung Tempe Kuripan Kertoharjo ini yang ketiga DRD melakukan pendampingan. Dimana, pendampingan itu tidak hanya dari peningkatan kualitas maupun kuantitas produk, tetapi juga diversifikasi produk, pemasaran dan kelembagaannya dari mulai pembentukan paguyuban hingga kepengurusannya, nantinya juga diarahkan untuk membentuk koperasi bekerjasama dengan OPD terkait,” terang Anita.

Anita menyebutkan, kaitannya untuk kelanjutan kinerja DRD yang saat ini diubah menjadi BRIDA tersebut, pihaknya mengaku masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi terkait penataannya ke depannya

“Jadi, kami masih menunggu arahan dari provinsi akan seperti apa penataannya, karena berbeda dengan DRD, dimana lembaga itu independen diluar organisasi pemerintah daerah. Sementara. untuk BRIDA ini, jika mengacu pada BRIN merupakan lembaga yang melaksanakan riset dan bagian dari organisasi pemerintah di tingkat pusat. Sedangkan, untuk di tingkat daerahnya itu akan seperti apa, kami masih menunggu provinsi untuk acuannya di tingkat kota,” pungkasnya.