Pilkada Serentak Harus Perhatikan Protokol Kesehatan

Muara Enim - Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim H. M. Teguh Jaya mengikuti virtual rapat pembahasan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

"Dalam pelaksanaannya nanti, harus memperhatikan tantangan dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya, Rabu (10/6).

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 yang masuk dalam agenda nasional serta memerlukan beberapa kesiapan diantaranya dalam hal Anggaran, Keamanan, dan Sumber Daya Manusia penyelenggara.

Adapun beberapa alasan pilkada serentak dilaksanakan pada bulan desember 2020 diantarannya :

  1. Keputusan politik bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU.
  2. Sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dan menunjukan kepada dunia bahwa kita siap untuk berdemokrasi dalam kondisi pandemic seperti negara lain.
  3. Di dunia Internasional pemilu terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara.
  4. Mengurangi praktek kepemimpinan Pemda yang terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara.

Asisten I Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim

H. M. Teguh Jaya mengikuti virtual rapat pembahasan kesiapan pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia.

“Dalam pelaksanaannya nanti, harus memperhatikan tantangan dalam

kondisi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan,” katanya, Rabu

(10/6).

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020

yang masuk dalam agenda nasional serta memerlukan beberapa kesiapan diantaranya

dalam hal Anggaran, Keamanan, dan Sumber Daya Manusia penyelenggara.

Adapun beberapa alasan pilkada serentak dilaksanakan pada bulan

desember 2020 diantarannya :

1. Keputusan politik bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI

atas opsi yang ditawarkan oleh KPU.

2. Sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi

dan menunjukan kepada dunia bahwa kita siap untuk berdemokrasi dalam kondisi

pandemic seperti negara lain.

3. Di dunia Internasional pemilu terjadwal menjadi penentu indeks

demokrasi dari sebuah negara.

4. Mengurangi praktek kepemimpinan Pemda yang terlalu banyak

dipimpin oleh Pejabat Sementara.