Khofifah Harap Capaian Kinerja Disdukcapil Jatim Jadi Pemacu Peningkatan Layanan

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) provinsi setempat yang berhasil menempati level terbaik mampu menjadi pemacu semangat peningkatan kualitas layanan masyarakat.



"Harus jadi pemacu untuk selalu bersinergi dengan masyarakat, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil," ujarnya di Surabaya, Kamis (14/4).



Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Timur berhasil menempati level 4 atau level terbaik berdasarkan hasil evaluasi.



Berdasarkan evaluasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri periode triwulan pertama tahun 2022, Jatim menjadi salah satu dari empat provinsi yang menempati level terbaik atau level 4. Tiga provinsi lainnya adalah Sumatera Barat, Lampung, serta Kalimantan Timur.



Dalam rilis resmi Kemendagri, Selasa (12/4), evaluasi pada kinerja Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dilakukan setiap pertengahan dan akhir bulan.



Kinerja Disdukcapil diukur dengan capaian terhadap 10 indikator, mulai perekaman e-KTP mencapai 99,3 persen, Kepemilikan KIA 40 persen, penggunaan kertas putih pada 18 dokumen kependudukan, dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 18 dokumen.



Selain itu, Layanan Adminduk Secara Online/Daring, Pelayanan Terintegrasi, Kepemilikan Akta Kelahiran 97 persen, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Akses Pemanfaatan Data dan Penggunaan Buku Pokok Pemakaman juga menjadi indikator penilaian.



Menurut Khofifah, capaian tersebut harus memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) lain agar bisa bersama-sama meningkatkan kualitas kinerja menjadi yang terbaik.



 



Menurut dia, yang masih butuh ditingkatkan dalam pemberian layanan kependudukan adalah perekaman KTP elektronik dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilihatnya masih sering ditemukan keluhan di lapangan.



"Ini faktor kaitannya memang jamak, seperti adanya antrean atau juga masalah keterbatasan suplai blanko. Maka diharapkan ke depan koordinasi dan sinergitas bisa dimaksimalkan agar layanan semakin optimal," kata Khofifah.



Sementara itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut berterima kasih kepada seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) yang telah mengkoordinasikan Disdukcapil kabupaten/kota.



"Capaian ini membuktikan bahwa koordinasi dan sinergi antara Pemprov dan pemkab/pemkot di bidang kependudukan berjalan saling berseiring," kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.