Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Pertanian RI mengaktifkan unit respons cepat (URC) yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
Pengaktifan URC dilakukan sebagai upaya tindak lanjut ditemukan PMK pada hewan ternak di empat kabupaten, yaitu Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo dan Gresik.
“Jadi ini kurang lebih sama dengan cara kita melakukan kesiapsiagaan seperti saat menghadapi COVID-19,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (9/5).
Selain itu, pihaknya juga memaksimalkan komunikasi informasi dan edukasi dengan harapan masyarakat dapat lebih memahami tentang penanganan PMK.
Berdasarkan hasil laboratorium Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) usai mendapat laporan masyarakat serta hasil peninjauan di lapangan oleh Dinas Peternakan Jatim, pada 5 Mei 2022 terkonfirmasi ada empat kabupaten di provinsi ini yang hewan ternak-nya ada yang terjangkit PMK.
Kasus pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Gresik pada 28 April 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 402 ekor sapi potong yang terjangkit PMK dan tersebar di lima kecamatan, meliputi 22 desa.
Kasus kedua dilaporkan pada 1 Mei 2022 di Kabupaten Lamongan, yaitu sebanyak 102 ekor sapi potong terindikasi mengalami PMK yang tersebar di tiga kecamatan, meliputi enam desa.
Pada hari yang sama, di Sidoarjo juga ditemukan kasus yang menjangkit sebanyak 595 ekor sapi potong, sapi perah dan kerbau di 11 kecamatan, meliputi 14 desa.
Sedangkan, kasus keempat pada 3 Mei 2022 di Kabupaten Mojokerto yang dilaporkan tercatat ada 148 ekor sapi potong yang tersebar di sembilan kecamatan, meliputi 19 desa.
Sementara itu, langkah lain yang dilakukan untuk menangani PMK adalah melalui metode kombinasi, sebab pemusnahan atau stamping out yang digemari banyak negara maju membutuhkan anggaran besar.
”Kalau memakai stamping out, beban anggaran akan tinggi karena kami harus mengompensasi. Jadi, dipakai metode kombinasi, yaitu stamping out dan vaksinasi secara bersamaan," ucap Khofifah.
Sedangkan, hasil penanganan yang sudah dilakukan maupun rencana tindak lanjut ke depan akan dikoordinasikan intensif dengan Kementan bersama pakar akademisi dari Fakultas Kedokteran Hewan.
“Termasuk berkoordinasi dengan empat bupati yang hewan ternak di wilayahnya terjangkit PMK,” kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
