Martapura - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Nurgita Tiyas didampingi Kepala Bappeda Litbang Riza Dauly menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting 12 Provinsi via Zoom Meeting di Command Center Manis Martapura, Jumat (19/8) pagi.

“Stakeholder yang terkait nantinya bisa berkoordinasi bersama-sama dengan PKK dalam penguatan-penguatan keluarga, baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan sosial," ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu tujuan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas ini adalah mengindentifikasi perkembangan, kendala dan solusi pemecahan masalah multi sektor dalam pelaksanaan tata kelola percepatan penurunan stunting.

Dirinya menjelaskan, prevalensi stunting di 12 provinsi prioritas, jumlah kasus  balita stunting secara nasional sebesar 5.612.000 sedangkan di 12 provinsi prioritas tercatat sebesar 3.660.514 (65,23%) berdasarkan EPPGBM Tahun 2021, dan Kalimantan Selatan tercatat SSGI tahun 2021 mencapai 110.881 (30%).

"Kendala intervensi spesifik percepatan penanganan stunting di Kalimantan Selatan meliputi terbatasnya SDM untuk pelaksanaan program AMPL dan STBM baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan belum maksimalnya kegiatan yang terpadu antara SKPD khususnya untuk pelaksanaan program sanitasi di kabupaten/kota," jelasnya.

Mengenai permasalahan stunting di Kabupaten Banjar, Kepala Bappeda Litbang Riza Dauly mengungkapkan bahwa terkendala beberapa point diantaranya belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya wawasan/kapasitas SDM dan keterbatasan tenaga teknis lapangan.

Cakupan layanan di Kabupaten Banjar, lanjut Riza, indikator pemberian Tablet tambah Darah (TTD) untuk remaja puteri masih mengejar target kekurangan 3% dari target 52 %.

“Namun cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting sudah terealisasi sesuai target mencapai 100 persen," pungkasnya.