Pemalang - Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan audit kasus stunting di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, diharapkan berdampak positif terhadap optimalnya upaya penurunan angka penderita masalah kurang gizi tersebut.
Hal ini disampaikan Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, dalam acara Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Audit Kasus Stunting di Kabupaten Pemalang, Senin (14/11).
"Saya berharap, kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga berdampak positif terhadap optimalnya upaya penurunan angka stunting di Pemalang," ujarnya.
Mansur menyakini kegiatan ini merupakan wujud komitmen serta kepedulian bersama terhadap keberhasilan program penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini juga merupakan identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
"Perlu saya sampaikan, bahwa kegiatan Audit Kasus Stunting merupakan identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya," imbuhnya.
Sedangkan hasil Audit Kasus Stunting yang telah dirumuskan oleh Tim Pakar dan Tim Teknis setelah melaksanakan kunjungan lapangan pada sasaran kasus stunting, pihaknya meminta untuk secara serius ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara kolaboratif cerdas serta mandiri sebagai wujud investasi bersama di masa datang.
Sementara perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Agus Pujianto mengatakan pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang masuk dalam target RPJMN 2020/2024 dengan target penurunan tahun 2019 diangka 27,6% menjadi 14% di tahun 2024.
"Melalui pendampingan keluarga ini diharapkan semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut. Dimana pencegahan prospektif ini melalui berbagai upaya antara lain pertama program siap nikah siap hamil cegah stunting," pungkasnya Agus.
Diketahui tujuan audit kasus stunting ini antara lain untuk mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, kemudian untuk mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa.
Selain itu juga untuk menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta/balita stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa, serta memberikan penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan rekomendasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Komisi D DPRD Pemalang, staf ahli serta OPD di lingkungan Pemkab Pemalang.
