Kediri - Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi, Senin (21/11).
Mengangkat tema "Peran Penting Perempuan Dalam Politik dan Hukum", acara yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo ini diikuti oleh peserta dari berbagai organisasi perempuan seperti PKK, GOW serta kader perempuan dari partai politik. Para peserta memperoleh materi seputar politik dan hukum dari dua narasumber yang handal dan bekompeten yaitu Komisioner KPU Kota Kediri Nia Sari dan dosen sekaligus pegiat partisipasi perempuan dalam masyarakat Dijan Novia Sari.
Kepala DP3AP2KB Sumedi mengatakan, saat ini peran perempuan sudah seimbang dengan laki-laki di semua lini, baik di bidang politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. Ditambahkan Sumedi, kesetaraan gender sudah terjadi di tatanan masyarakat dan jajaran birokrasi.
“Nanti dari narasumber akan menjelaskan bagaimana peran wanita di dalam urusan politik dan hukum. Dengan berbagai basic yang sudah panjenengan miliki, ditambah memperoleh materi dari sini insya Allah semuanya ke depan akan lebih meningkat baik dari segi wawasan, pengetahuan dan lain-lain, sehingga panjenengan bisa semakin maju dan menjadi motivasi kita untuk mendarmabaktikan kepada nusa dan bangsa khususnya di Kota Kediri,” terangnya.
Melalui kegiatan ini, Sumedi berharap akan muncul srikandi – srikandi yang akan menjadi calon pemimpin di Kota Kediri baik di bidang pendidikan, ekonomi atau dalam usahanya sendiri. Menurutnya, perempuan memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan guna memajukan suatu organisasi. Selain itu, perempuan memiliki nilai lebih dalam hal kecerdasan, kreativitas serta ketelitian.
“Semoga semua wanita, utamanya sebagai anggota organisasi dapat mengambil peran bersama dengan pemerintah dan keikutsertaannya dalam membina lingkungan masyarakat,” tandasnya.
Di sela-sela kegiatan, para peserta juga dilibatkan dalam pengisian quesioner terkait pengetahuan seputar politik dan hukum.
