Dinkes Pandeglang Gandeng MUI Kampanyekan Pencegahan Penyakit

Pandeglang – Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengkampanyekan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan melibatkan para ulama yang tergabung dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Pandeglang, bertempat di Hotel S'Rizki, Rabu (2/12).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Achmad Sulaiman mengatakan, penyakit menular dan tidak menular masih menjadi masalah kesehatan yang bisa menyebabkan kematian,

“Maka dari itu diperlukan penanggulangan dan pencegahan secara menyeluruh,“ kata Achmad Sulaiman.

Pihaknya terus berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Pandeglang, diantaranya penanganan DBD sebanyak 643 kasus, percepatan eliminasi malaria tahun 2021, penanganan gigitan hewan penular rabies (GHPR) sebanyak 32 kasus, 1681 penanganan penderita TB positif, penanganan penderita HIV tahun ini sebanyak 34 kasus, perlindungan ibu hamil dan anak baru lahir, serta pemberian obat cacing pada usia 1-12 tahun yang telah mencapai 95 persen.

“Adapun penanganan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa telah dilakukan program PTM Keswa masuk pada standar pelayanan minimal dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebanyak 2.405 kasus,”tuturnya.

Ia menambahkan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular ini diperlukan koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, diantaranya MUI.

“Karena peran dari MUI sebagai lembaga independen yang mewadahi para ulama dianggap mampu mendukung program-program kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular,” ujar Achmad Sulaiman.

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, dalam masa pandemi COVID-19, lanjut Achmad, pihaknya juga merencanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada awal tahun 2021.

"Saat ini masih menyusun microplanning dari mulai sasaran, kebutuhan vaksin, kebutuhan petugas dan jadwal pelaksanaan vaksinasi COVID-19,” ujarnya.