Wonogiri - Sebanyak 556 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS formasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terima Surat Keputusan (SK). Upacara penyerahan SK dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemik covid-19, penyerahan SK juga dilaksanakan secara virtual dengan zoom meeting.
Calon penerima SK CPNS dihadirkan semua, namun untuk mematuhi protokol kesehatan dibagi dalam 3 sesi. Dimana sesi pertama pukul 09.00 WIB, sejumlah 250 orang, sesi kedua pukul 14.00 WIB sejumlah 150 orang dan sesi ketiga pukul 16.00 WIB sejumlah 156 orang. Yang hadir acara penyerahan SK CPNS di pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri, Senin (4/1).
Di sesi pertama, para calon abdi negara ini menerima pengarahan langsung dari Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. CPNS yang mendapat jadwal sesi kedua dan ketiga, bisa mengikuti jalannya acara pengarahan dan upacara simbolis penyerahan SK lewat aplikasi zoom meeting.
“Alokasi CPNS sebanyak 556 orang, dengan pendaftar 11.679 orang. Tapi ada empat formasi yang tidak ada pelamar, yakni dokter spesial jantung ahli pertama, dokter spesialis mata ahli pertama, dokter spesialis paru ahli pertama, dan dokter spesialis rehabilitasi medis ahli pertama,” ungkap Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonogiri Suharno saat acara di pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri, Senin (4/1).
Ke-556 CPS itu terbagi dalam 241 orang tenaga pendidikan, 179 orang tenaga kesehatan, dan 136 orang tenaga teknis lainnya. Walaupun pelaksanaannya sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19, akan tetapi keseluruhan proses perekrutan CPNS di Wonogiri telah dilaksanakan dengan baik.
Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa, dalam sambutannya menyatakan kelegaannya karena proses perekrutan CPNS sudah berjalan dengan baik dan lancar.
“Atas nama pribadi maupun Pemkab Wonogiri kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara sekalian yang berhasil lolos dalam seleksi tes CPNS yang sedemikian ketatnya karena diikuti sekian ribu pendaftar yang berminat. Penyerahan SK ini memberikan hak dan kepastian hukum pada CPNS. Selamat datang dan selamat bergabung dalam jajaran birokrasi di Kabupaten Wonogiri,” katanya.
Namun, ada masa percobaan selama 1 tahun bagi CPNS ini sebelum akhirnya menjadi seorang PNS.
“Saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa mendapatkan SK CPNS atau mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), tidak menjadi jaminan akan diangkat menjadi PNS secara otomatis. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum seorang CPNS berhak menyandang status sebagai PNS. Saudara-saudara sekalian harus menjalani masa percobaan ini untuk mendidik dan melatih saudara-saudara sekalian, membangun dan meningkatkan integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang sebagai aparatur negara,” ujarnya.
Sementara Bupati Wonogiri dalam pengarahannya mengatakan bahwa saat ada proses seleksi CPNS, banyak yang mengatasnamakan dirinya, Pak Wabup, Pak Ketua DPRD, atau Pak Sekda untung memperoleh keuntungan material pribadi.
“Banyak yang mengaku-aku bisa melancarkan proses jadi CPNS, tapi kami mencoba meluruskan bahwa seleksi ini betul-betul murni dan memberikan ruang seluas luasnya pada masyarakat untuk menjadi abdi negara.”
Sebagai pejabat pembina kepegawaian, dirinya berhak untuk memberhentikan CPNS yang tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang sudah ditentukan.
“Saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa budaya kerja di jajaran birokrasi sangat berbeda dengan budaya di bangku sekolah. Birokrasi saat ini mendapat tuntutan yang luar biasa dari masyarakat di segala aspek. Kewajiban kitalah untuk memenuhi tuntutan itu,” imbuhnya.
Bupati meminta para penerima SK CPNS ini meningkatkan tanggungjawabnya. Saat diberi kesempatan mengabdi, imbuh Bupati, maka dibutuhkan totalitas.
