Wonogiri - Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap ada ketegasan dari pemerintah pusat dalam meminimalkan mobilitas dan pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain. Hal tersebut bisa dilakukan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selesai diterapkan.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo akan melakukan evaluasi tentang kondisi persebaran COVID-19 di Wonogiri setelah PPKM selesai diterapkan yakni pada 8 Februari 2021.
“Di sisi lain, kami mempunyai harapan untuk disampaikan ke pemerintah pusat dan provinsi, jika kasus COVID-19 masih tinggi. Penambahan kasus tidak hanya berasal dari Wonogiri saja, melainkan juga daerah lain. Harapannya, ada ketegasan, kesinambungan dan integrasi dalam meminimalkan mobilitas warga,” kata bupati.
Dijelaskan Joko Sutopo, selama pandemi COVID-19 sudah puluhan ribu orang melakukan mobilitas dari kota-kota besar ke Wonogiri dan sebaliknya, sehingga kasus di Wonogiri didominasi oleh klaster perjalanan.
“Pekan depan ada libur imlek, terjadi libur panjang, kami memprediksi akan ada peningkatan mobilitas warga. Kaum boro banyak yang pulang dari perantauan. Jika penyebab paling banyak kasus terkonfirmasi positif karena adanya mobilisasi warga antar provinsi, maka harus ada kebijakan strategis yang harus diambil oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mengatur hal tersebut,” ujarnya.
Pembatasan yang tegas bisa diwujudkan dengan tidak diperbolehkannya mobilisasi warga antar daerah dalam kurun waktu tertentu. Termasuk mengatur mobilitas warga perlu diketahui tujuan atau tempat yang sering menimbulkan kerumunan, misalnya objek wisata dan alun-alun.
Di Wonogiri, salah satu kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan mendatangkan masyarakat dari perantauan yakni hajatan.
“Saat ada tetangga atau saudara yang menggelar hajatan, kaum boro pasti akan pulang, maka kegiatan hajatan dengan skala besar di Wonogiri tidak diperbolehkan. Suka dan tidak suka Wonogiri menerapkan kebijakan tersebut,” kata Bupati.
Dengan diterapkannya hal ini, angka kasus COVID-19 jika dibandingkan daerah lain masih lebih rendah. Selain itu pihaknya juga optimalkan fungsi pengawasan dalam menekan persebaran COVID-19 di Wonogiri.
