Wonogiri - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Soni Sumarsono menilai Pemkab Wonogiri berhasil menangani pandemi COVID-19.
Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wonogiri, di ruang setda, Rabu (10/3).
Berdasarkan data kasus terkonfirmasi COVID-19 yang dilihat Soni, Kabupaten Wonogiri adalah yang memiliki jumlah kasus paling sedikit se-Soloraya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan keberhasilan Pemkab Wonogiri dalam menangani pandemi.
“Kalau kita lihat perkembangan COVID-19, di Soloraya itu Wonogiri adalah daerah yang geografisnya cukup luas, 25 kecamatan dengan lebih dari 290 desa dan kelurahan, tapi faktanya di dalam penanggulangan COVID-19 di lapangan, di antara 7 kabupaten/kota di Soloraya ini, Wonogiri paling sukses. Kasus terkonfirmasinya paling rendah se-Soloraya, yakni 3.200-an kasus sampai dengan data hari ini, sementara kabupaten kota lain ada di angka 5.000-9.000 akumulasi kasus” katanya.
Selain itu, Soni juga menilai tingkat loyalitas ketertiban masyarakat dalam mematuhi PPKM Mikro dan protokol kesehatan sangat tinggi.
“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan sosial kemasyarakatan, perhelatan, hajatan dan perekonomian, tidak ada pemberitaan negatif terkait isu-isu pelanggaran protokol kesehatan di Wonogiri” katanya.
Menanggaai hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Haryono menyampaikan bahwa semenjak dikeluarkannya surat edaran pembatasan kegiatan masyarakat dan penegakkan aturan protokol kesehatan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Wonogiri mengambil kebijakan untuk tidak membuka obyek wisata, meniadakan kegiatan yang mengumpulkan massa, dan pembatasan kegiatan hajatan/pernikahan.
“Keberhasilan ini salah satu kunci utamanya adalah faktor leadership kami. Pak Bupati sejak awal pandemi tahun 2020, beliau sudah mengambil langkah untuk hajatan dan pariwisata ditiadakan dan ditutup. Sampai dengan hari ini pelaksanaan PPKM mikro, pariwisata masih ditutup, dan hajatan dibatasi hanya boleh dihadiri 30 orang untuk akad nikah dan tidak diperbolehkan melaksanakan resepsi,” kata Sekda Haryono.
Haryono mengatakan salah satu dilema yang dihadapi Pemkab Wonogiri saat ini adalah terkait pelaksanaan ujian praktik bagi SMK. Dengan ketentuan proses pembelajaran yang harusnya dilaksanakan secara daring, mempersulit proses praktikum para siswa SMK.
“Karena kalau dilaksanakan di rumah, tidak semua memiliki alat praktikum. Oleh karena itu kami mengeluarkan kebijakan khusus untuk praktik boleh dilaksanakan di sekolah dengan sistem shift dan kuota 50 persen. Kalau siswanya 40 ya masuknya 20-20 dengan prokes ketat,” katanya.
Berbicara tentang capaian vaksinasi di Kabupaten Wonogiri, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dr. Adi Dharma mengatakan bahwa sampai dengan saat ini Wonogiri telah melakukan vaksinasi 2 tahap, yakni tahap pertama telah selesai untuk tenaga kesehatan dengan capaian 4.479 orang. Sedangkan tahap kedua sedang berlangsung untuk tenaga pelayanan publik, yakni TNI, Polri, dan ASN, serta direncanakan lansia.
“Kami sudah menyiapkan 39 fasilitas kesehatan (faskes) dengan ruangan khusus untuk vaksinasi di seluruh Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat mengakomodir vaksinasi bagi seluruh masyarakat nantinya,” kata dr. Adi.
Meski demikian, dr. Adi tidak menampik adanya beberapa hambatan dan kendala yang dialami Pemkab Wonogiri dalam pelaksanaan proses vaksinasi.
“Tentunya ada beberapa kendala yang kami hadapi, tapi ini sebenarnya masalah nasional yang pasti juga dihadapi kabupaten kota lain, yakni terkait penentuan prioritas sasaran karena keterbatasan produksi vaksin, pemberitaan media nasional yang memicu tanda tanya masyarakat, di Jakarta pedagang pasar sudah vaksin, di Wonogiri kapan, ini ternyata juga jadi pertanyaan besar masyarakat kami,” ujarnya.
