Plh Bupati OKU Pimpin Rakor Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Baturaja - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Edward Candra pimpin rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten OKU Tahun 2021 di Ruang Bina Praja, Senin (15/3).

Plh Kepala Pelaksana BPBD OKU Taufik melaporkan, rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian karhutla, mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Rakor Karhutla di Istana tanggal 22 Februari 2021, dan Surat BMKG Nomor KL.01.00/035/KPLG/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.

"Tujuan diselenggarakan rakor ini adalah untuk meningkatkan koordinasi proses kesiapsiagaan dan pengendalian apabila terjadi kondisi darurat yang diakibatkan Karhutla di OKU," ujarnya.

Dilaporkannya juga, titik hotspot di wilayah OKU tahun 2020 sebanyak 25 titik hotspot, kecamatan terbanyak di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pengandonan 7 titik hotspot, dan Lubuk Batang 5 titik hotspot.

"Langkah dan upaya yang dilakukan BPBD kabupaten OKU, antara lain melakukan Rakor dengan instansi terkait, gelar pasukan, membentuk posko, pemantauan titik api melalui aplikasi LAPAN, Sipongi, dan Lancang Kuning selama 1x24 jam, dau upaya penegakkan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Plh Bupati OKU Edward Candra mengatakan, sebagaimana dilaporkan tindak lanjut mengenai status siaga, silakan BPBD koordinasi dengan Sekda. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di mulai pada bulan Mei dan Juni, tetapi cenderung lebih lambat terjadi pada pertengahan Juni, dan puncak kemarau berlangsung pada Agustus ada kemungkinan terjadi hujan.

"Untuk itu rapat ini dilakukan bagaimana kita mendengarkan baik kesiapan personel dan kelengkapan peralatan. Pemerintah daerah tentu mengharapkan support dari Polres, Kodim, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Selain itu juga, maklumat Kapolda agar disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

"Selanjutnya, wilayah-wilayah titik api terutama lahan masyarakat yang terkena hotspot tugas kita memberikan kesadaran, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat dengan tidak membakar lahan. Di samping itu kita tidak bisa melarang masyarakat tanpa memberikan solusi," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga mengatakan, rapat ini adalah sebagai tindak lanjut dari vidcon bertempat di kantor Kominfo, yang pada intinya menurut Presiden Jokowi setiap ada api harus segera dipadamkan.