Bupati Manggarai Buka Forum Konsultasi Publik RKPD

Manggarai - Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Aula Ranaka Kantor Bupati, Selasa (16/3).

"Jangan biarkan pemerintah berpikir dan bekerja dan pada akhirnya merasa benar sendiri. Jangan biarkan itu. (Semua elemen) tetap berpartisipasi aktif dalam berbagai segi untuk memperkaya pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan pemerintah," tutur Bupati Hery.

Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama baik dari pemerintah, aparatur negara, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

Oleh karena itu, menurutnya dalam proses perencanaan menuju ke arah perubahan pembangunan diperlukan perpaduan dari sejumlah pendekatan.

"Proses perencanaan harus bisa memadukan beberapa pendekatan yakni politis, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Forum konsultasi publik yang strategis ini merupakan salah satu model pendekatan partisipatif dan bottom up dalam proses perencanaan pembangunan," tuturnya.

Untuk tahun 2022, lanjutnya, rencana kerja difokuskan pada pemulihan ekonomi berupa perbaikan infrastruktur secara menyeluruh dan peningkatan produksi pada setiap bidang, peningkatan daya saing melalui peningkatan keahlian SDM dan produksi barang dan jasa, serta peningkatan ekspor barang komoditi dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat.

"Kami percaya penuh bahwa dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan, kita pasti membawa Manggarai ke arah yang lebih baik yakni Manggarai yang lebih maju, adil, dan berdaya saing", tandasnya.

"Dari sisi pemulihan ekonomi, kita (pemerintah) akan melibatkan begitu banyak anak-anak muda, talenta-talenta baru," tambahnya.

Terkait daya saing di internal pemerintahan, Bupati Hery mengajak seluruh ASN untuk senantiasa mengembangkan diri agar bisa berjalan beriringan dengan tuntutan kemajuan jaman.

"Kita berhadapan dengan masyarakat yang berkembang lebih cepat dari kita. Karena itu, kita tidak punya pilihan untuk untuk mengembangkan diri. Harapan kami, supaya kita semua, memperbaiki dan mengembangkan ilmu dan keahlian," ujarnya.

"Untuk teman-teman (ASN) yang masih muda dalam birokrasi, ada jabatan eselon IV, ada staf, asah terus kemampuan. Pada akhirnya kalian akan bertarung bukan dengan sesama orang Manggarai tetapi dengan orang-orang dari luar yang akan juga ingin bersaing (di Manggarai) karena ini Indonesia," lanjutnya.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Eji Jerahi, dalam laporannya mengatakan bahwa forum tahunan ini dilakukan dalam rangka memperoleh masukan-masukan dan saran penyempurnaan terhadap rencana program kerja pemerintah darerah untuk tahun 2022.

"Tahapan perencanaan pembangunan tahunan dimulai dari Rancangan Awal RKPD, Konsultasi Publik, Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, dan Rancangan Akhir RKPD," paparnya.

Untuk rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2022, lanjutnya, tetap mengacu pada rancangan awal RKPD Propinsi, RKPD Nasional, dalam kaitan dengan sasaran prioritas pembangunan.

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pasal 80 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama Pimpinan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyusunan RKPD.

"Masukan dan saran akan dirumuskan dan dimasukan dalam Berita Acara Kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda, Kepala Perangkat Daerah, serta Keterwakilan masyarakat yang hadir," kata Eji.

Diharapakannya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadi sebuah media pembentukan komitmen seluruh Stakeholder Pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Kabupaten Manggarai.

Acara ini, selain dihadiri oleh para Asisten dan pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat, LSM, dan pegiat muda.