Wonogiri - Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan ini diraih Pemkab Wonogiri untuk keenam kalinya secara berturut-turut terhitung mulai LKPD tahun anggaran 2015. Bupati Wonogiri Joko Sutopo menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala Perwakilan BPK Jawa tengah, Ayub Amali, Senin (3/5/2021) sore di Semarang.
Ditemui di Pendopo Rumah Dinas usai acara Bincang-Bincang Jurus Percepatan Penyaluran Dana Desa di Wonogiri, Senin (4/5), Bupati Wonogiri menyampaikan bahwa capaian WTP atas LKPD Pemkab Wonogiri merepresentasikan komitmen Pemkab untuk senantiasa melakukan perbaikan dalam manajerial kinerja dan tata kelola keuangan.
“Setelah enam kali menerima WTP berturut-turut, basis outcome-nya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa mengintervensi persoalan-persoalan sosial masyarakat yang ada di Wonogiri. Konsekuensi logisnya, hasil WTP ini harus dimaknai sebagai suatu semangat untuk melakukan pembangunan dan perubahan di Kabupaten Wonogiri,” ujar Bupati.
Meskipun sudah meraih enam kali WTP, dikatakan Bupati, masih ada tantangan yang dihadapi Pemkab Wonogiri.
“Fakta riil di lapangan, tantangan kita adalah mewujudkan visi Bupati, yakni mewujudkan satu digit angka kemiskinan. Dengan program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, yang mengubah Wonogiri menjadi wilayah yang lebih berkeadilan, makmur, yang tervisualisasi dengan minimnya angka kemiskinan,” katanya.
Target ke depannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Wonogiri akan lebih fokus melakukan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
