LKPD Natuna 2020 Kembali Raih Predikat WTP

Natuna - Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020 yang diselenggarakan BPK Perwakilan Kepri pada Jumat (7/5) di Batam. Pemerintah Kabupaten Natuna Kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui bahwa LKPD tahun 2017, 2018, 2019, Pemerintah Kabupaten Natuna telah meraih predikat WTP secara beruntun. Berarti ini merupakan kali ke-4 Pemkab Natuna berhasil mempertahankan predikat WTP.

Pengumuman predikat WTP itu disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Mahmudi secara langsung kepada Plh Bupati Natuna Hendra Kusuma dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar, dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2020 kepada sejumlah pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.

 

Plh Bupati Natuna Hendra Kusuma menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada BPK Kepri yang menjalankan tugas walaupun dalam masa pandemi COVID-19.

Selain itu, Plh Bupati juga menyampaikan terimakasih juga kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, yang telah bersinergi dengan baik dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah bekerja sama dan bekerja cerdas dalam menyusun LKPD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020, sehingga prestasi ini dapat kembali diraih untuk yang ke empat kalinya.

"Prestasi ini dapat diraih karena adanya sinergitas dan kerjasama antar stakeholder terkait. Dari DPRD, OPD dan Instansi terkait, terutama BPKAD dan Inspektorat yang mengkoordinir sehingga LKPD kita WTP lagi," ujar Hendra.

Selanjutnya Hendra meminta kepada seluruh jajarannya, agar terus bekerja lebih optimal, sehingga prestasi membanggakan ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga Kabupaten Natuna kearah menjadi lebih baik lagi.

"Dengan kemajuan teknologi, diharapkan kepala OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sehingga pengelolaan anggaran ini bisa lebih cepat, transparan dan akuntabel," ujar Hendra.