Rohul – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah untuk membahas langkah percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 secara virtual, Selasa (25/5).
Untuk Pemkab Rokan Hulu (Rohul) sendiri, percepatan realisasi APBD 2021 telah dilakukan penyerapan anggaran sesuai skala prioritas untuk belanja rutin dan fokus dalam pengananan COVID-19.
“Rakor Percepatan Realisasi APBD 2021 kemarin sudah dilaksanakan bersama Mendagri secara Virtual dengan Pemda, termasuk Kabupaten Rohul. Disana disampaikan bahwa kita harus melakukan percepatan penyerapan anggaran,” kata Plh Bupati Rohul Abdul Haris kepada Media Center Diskominfo Rohul, Kamis (27/5)
Tambah Haris, hal itu sudah sesuai dengan Perencanaan diawal tahun 2021 dengan prioritas dan di Rohul tidak ada permasalahan, karena tidak ada belanja yang mengalami hambatan ataupun tersedia anggarannya, namun tidak dibelanjakan.
“Itu tidak terjadi di Rohul, jadi kita sudah melaksanakan sesuai harapan Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu dan Kemendagri. Kalau prioritas belanja adalah kalau di daerah kita terutama pertama tentu memenuhi biaya kebutuhan operasional dan gaji bagi penyelenggara baik PNS maupun non-PNS di seluruh OPD,” ujarnya.
Lanjut Plh Bupati, Pemkab juga menyelesaikan jika di Rokan Hulu masih adanya tanggungan di tahun 2020 yang diselesaikan di Tahun 2021 dan tentunya untuk Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sendiri ini berjalan namun menyesuaikan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau di Rokan Hulu kita permasalahan kita bukan pembelanjaannya tetapi ketersediaan anggarannya ini yang perl. Jadi untuk Rohul sediri tidak ada mengalami hambatan untuk percepatan penyaluran penyerapan APBD,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Rakor tersebut Mendagri menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo diantaranya di tahun 2021 untuk memulai pemulihan ekonomi.
"Bersama kita ketahui semenjak pandemi COVID-19 telah membuat terjadinya kontaksi ekonomi disemua negara termasuk negara Indonesia, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengalami dampak ekonomi dan ke uangan," ujar Tito.
Ia menjelaskan, pemulihan ekonomi saat ini menjadi sangat penting karena tanpa ekonomi yang baik maka peningkatan kapasitas kesehatan untuk mengendalikan pandemi akan sulit dilaksanakan.
Untuk itu pemulihan ekonomi sangat penting, sehingga pemerintah pusat menargetkan pada triwulan ke dua tahun 2021 diupayakan pertumbuhan ekonomi naik 7-8 persen.
