Rohul - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengikuti Launching Monitoring Center Prevention (MCP) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nasional (Rakorwardanas). Kegiatan ini diikuti langsung Wakil Bupati Rohul Indra Gunawan mewakili Bupati Sukiman secara virtual yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di ruang vidcon Dinas Kominfo, Selasa (31/8).
Turut hadir, Sekretaris Daerah Rohul Abdul Haris, Inspektur Daerah Inspektorat Helfiskar, Kadis DPMPD Rohul Margono, Kepala Bapenda Elbizri dan OPD terkait lainnya.
Wakil Bupati Rohul Indra Gunawan melalui Inspektur Inspektorat Helfiskar, saat dikonfirmasi Media Center Diskominfo Rohul, Selasa (31/8), mengatakan Launching MCP KPK ini sebagai sinergitas dan percepatan dan meminimalisir pencegahan korupsi.
"Hari ini kami bersama pak Wabup dan OPD Rohul mengikuti launching MCP untuk percepatan dan sinergitas pencegahan korupsi melalui MCP yang ditaja oleh KPK bersama BPKP dan Mendagri," ujarnya
"Sebenarnya MCP ini telah berjalan secara berkala kita secara konsisten menyampaikan 8 indikator setiap bulannya ke KPK. Namun pada kesempatan itu dilaunching aplikasi Si Wasiat, ada beberapa yang perlu dibenahi untuk maksimalnya pencegahan ini jadi dilaunching aplikasi MCP," sambungnya.
Melalui launching MCP, lanjut Helfiskar, selaku APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) Daerah dapat mengantisipasi melalui pembianaan dan pengawasan sehingga tidak terjadi korupsi atau yang mendekati itu tidak terjadi.
"Sehingga bisa kita awasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) akan kita awasi oleh APIP, hal-hal kecil yang mengarah kesitu (Korupsi) sudah kita antisipasi dari awal," terangnya.
Mantan Kabag Hukum Setda Rohul ini berharap Pemkab Rohul kedepannya di harapkan dapat menjalankan Aplikasi MCP dan Si Wasiat secara dini agar dapat mengantisipasi terjadinya korupsi.
"Sebenarnya aplikasi ini bermigrasi saja, contoh dari hasil evaluasi penyampaian ke aplikasi KPK, kita sudah mendata dan menyampaikan dari seluruh apa yang diminta KPK," ujarnya.
"Tinggal lagi progressnya kita lihat di aplikasi itu belum diverifikasi statusnya artinya KPK sampai sat ini masih dalam tahap verifikasi, dimana jika telah terverifikasi oleh KPK akan muncul 100 persen," sambung dia.
Ia mengatakan, dalam posisi saat ini semula Rohul berada diperingkat 5, kemudian Provinsi Riau peringkat 6. Ia yakin jika KPK sudah memverifikasi seluruh data Pemkab Rohul yang telah disampaikan peringkat Rohul bakalan naik.
"Kemudian ada yang akan kita update lagi, kami yakin jika KPK memverifikasi, artinya kita memenuhi apa yang diminta KPK terkait pemberantasan korupsi," pungkasnya.
