Pemkab Banjar Pulihkan Lingkungan Hidup Pascabanjir

Martapura - Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen melakukan pemulihan lingkungan pascabanjir.

Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan Dokumen Hasil Kajian Pengamanan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Berbasis Ekoregion Kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Upaya Percepatan Pemulihan Lingkungan Hidup Pascabanjir di Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/1).

Hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diwakili Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie dan bupati serta walikota se-Kalimantan Selatan.

Dalam paparannya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman menyampaikan upaya memperkuat pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard) di Kalimantan Selatan.

Sedangkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada KLHK yang telah menyusun kajian kompherensif berupa kajian pengaman lingkungan berbasis ekoregion sebagai pondasi yang kuat untuk menyikapi ancaman hidrometeorologi di Kalimantan Selatan.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup mengambil peran dalam pembinaan proklim di level tapak, melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan berupaya melakukan berbagai kampanye serta edukasi kepada masyarakat.

"Untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui Program Desa Sasangga Banua dan Program Sungai Martapura Bungas yang salah satu tujuannya adalah untuk mereduksi banjir," jelasnya.

Lebih jauh Sahbirin mengungkapkan, Pemprov Kalsel juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan Pemerintah Pusat pada skala tapak dalam mitigasi bencana seperti Program Kampung Siaga Bencana (KSB), Taruna Tanggap Bencana (Tagana), oleh Kemensos Program Kampung Iklim (Proklim) dan KLHK melalui Sekretariat Forum DAS Barito dengan prinsip "One River One Manajemen".

"Upaya ini juga diikuti oleh keterlibatan dunia usaha untuk mengurangi bencana banjir melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang ketat," ucapnya.

Dirinya berharap masyarakat yang terdampak musibah banjir di Kalsel agar tetap tabah dan waspada dengan banjir susulan.

Di akhir kegiatan dilakukan Penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pemulihan Lingkungan Hidup Pacsa Banjir di Kalsel dan Penyerahan Dokumen Hasil Kajian Pengamanan Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Berbasis Ekoregion oleh Gubernur Kalsel didampingi KLHK dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel bersama Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan.