Dumai - Pemerintah Kota Dumai siap mendukung realisasi satu data nasional melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.
Hal ini disampaikan Wali Kota Dumai Paisal, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 Kota Dumai, di Ballroom Hotel The Zuri, Selasa (20/9).
Rakorda tersebut digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, diikuti 116 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda Kota Dumai, kepala OPD pimpinan Instansi Vertikal, para camat dan lurah se-Kota Dumai, serta perwakilan dari perusahaan dan paguyuban yang ada di Kota dumai.
Menurut Paisal, pelaksanaan Regsosek ini merupakan langkah yang tepat untuk penyempurnaan kebijakan terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang terintegrasi secara menyeluruh.
"Regsosek ini ditujukan untuk mendukung Satu Data Indonesia, khususnya program perlindungan sosial. Data yang dihasilkan Regsosek akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya di Kota Dumai," tuturnya.
Agar pelaksanaan pendataan awal Regsosek berjalan lancar nantinya, Paisal meminta kepada kepada seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022.
Ia juga mengintruksikan segenap perangkat daerah, camat dan lurah untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait pendataan tersebut agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Mari kita dukung bersama agar terciptanya satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat untuk kita semua," pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala BPS Kota Dumai Morhan Tambunan mengungkapkan, Rakorda hari ini sangat penting guna menyampaikan informasi dan menguatkan komunikasi dan konsolidasi bersama perangkat daerah dalam pelaksanaan pendataan.
"Selama satu bulan mendatang, yakni 15 Oktober - 14 November kami akan mulai pendataan awal Regsosek 2022," sebutnya.
Ia menjelaskan, tujuan dari pendataan awal Regsosek adalah untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
"Nantinya output yang akan dihasilkan dari pendataan ini adalah basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang di peringkat berdasarkan tingkat kesejahteraan," imbuhnya.
Demi kelancaran pendataan nantinya, dihadapan hadirin peserta Rakorda, Morhan meminta dukungan dari Pemerintah Kota Dumai, terkhusus kepada perangkat daerah, camat dan lurah untuk menginformasikan kepada warga terkait pendataan tersebut.
Adapun tema yang diusung dalam rakorda yaitu, "Mencatat Untuk Membangun Negeri Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat".
Rakor ini menggelar dua sesi diskusi. Diskusi pertama diisi oleh narasumber dari BPS Kota Dumai Morhan Tambunan dan Bappedalitbang Kota Dumai Budhi Hasnul,yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Khairil Adli.
Untuk sesi diskusi kedua, yang bertindak sebagai narasumber yaitu Suprapto dari Dinas Sosial dan Sumarji, selaku Ketua Tim Pelaksanaan Regsosek yang dimoderatori oleh Kabid Perekonomian dan SDA Bappedalitbang Dumai Hamod Issfad.
